
Foto : Chris - BKIP Kemenhub
Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Sumatera Barat
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan perlunya sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengantisipasi lonjakan perantau yang pulang ke ranah Minang pada Angkutan Lebaran 2026. Hal itu disampaikan Menhub saat memimpin rapat koordinasi bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Padang, Kamis (26/2/2026).
Menurut Menhub, Sumatera Barat memiliki karakteristik mobilitas yang berbeda dibandingkan daerah lain, terutama pada masa Lebaran.
“Sumatera Barat dikenal sebagai daerah dengan jumlah perantau yang besar. Setiap menjelang Idul Fitri, arus kedatangan dari berbagai wilayah di Indonesia meningkat signifikan menuju kampung halaman di ranah Minang,” ujar dalam pernyataannya, Kamis (26/2/2026).
Kemenhub mencatat sebanyak 1,88 juta masyarakat Sumatera Barat diperkirakan melakukan perjalanan selama masa Angkutan Lebaran 2026. Sementara itu, arus masuk menuju Sumbar mencapai 5,36 juta orang, menjadikan kesiapan bandara, terminal, dan simpul transportasi lain sangat krusial.
Menhub menekankan pentingnya penyelenggaraan Angkutan Lebaran yang matang, responsif, dan terintegrasi.
“Sinergi antara Kementerian Perhubungan, Pemprov Sumatera Barat, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik,” kata Menhub.
Dudy juga meminta Pemda Sumbar memastikan sejumlah dukungan, mulai dari kesiapan posko, lokasi istirahat, sistem informasi perjalanan, hingga langkah antisipasi terhadap titik rawan bencana. Ramp check armada serta pemeriksaan pengemudi juga diminta diperkuat.
Terkait mudik gratis, Menhub mendorong konsolidasi data, rute, dan jadwal.
“Integrasi layanan mudik gratis harus dilakukan agar tepat sasaran dan tingkat keterisian optimal. Feeder juga perlu disiapkan untuk memudahkan pemudik menuju titik keberangkatan,” tegasnya.
Untuk mengurai potensi kepadatan, Kemenhub bersama Pemda dan Kepolisian merekomendasikan pemanfaatan masjid dan UPPKB sebagai lokasi rest area dengan dukungan fasilitas seperti parkir gratis, toilet, air bersih, penerangan, pos kesehatan, hingga penanda jalan yang jelas.
Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara kondisional, terutama jika terjadi hambatan seperti longsor atau banjir. Jalur alternatif, pengamanan titik rawan macet, serta penanganan perlintasan sebidang juga menjadi perhatian utama.
Selain itu, Menhub mengingatkan potensi kepadatan di pasar tumpah dan lokasi wisata, terutama pada H+1 dan H+2 Idul Fitri.
“Pengaturan area parkir dan pergerakan kendaraan di lokasi-lokasi tersebut harus diperketat agar tidak menimbulkan kemacetan,” tutur Dudy.
Editor: Redaktur TVRINews
