TVRINews, Jakarta
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pengembangan teknologi berbasis kabel optik bawah laut. Hal ini dilakukan, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan jangkauan dan ketepatan sistem peringatan dini tsunami nasional, terutama yang berkaitan dengan aktivitas seismik di zona megathrust.
Inovasi ini merupakan hasil kerja sama antara Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Telkom Indonesia, yang akan diintegrasikan ke dalam sistem peringatan dini tsunami milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Inovasi teknologi ini penting untuk memperkuat sistem peringatan tsunami yang telah ada," ujar Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Mei 2025.
Menurutnya, pemanfaatan kabel optik bawah laut bukan hanya untuk pertukaran data dan komunikasi, namun juga dapat digunakan sebagai sensor pendeteksi tekanan dan gelombang bawah laut, yang berpotensi menjadi indikator awal terjadinya tsunami. Infrastruktur kabel optik yang sudah tersebar luas di perairan Indonesia menjadikannya sangat relevan untuk tujuan ini.
“Jika kabel-kabel optik ini bisa difungsikan untuk mendeteksi tanda-tanda awal tsunami, maka distribusi sensor bisa lebih merata, termasuk di wilayah laut yang belum memiliki sistem deteksi,” jelas Dwikorita.
Meski demikian, ia menekankan bahwa teknologi ini perlu melalui tahapan uji kelayakan dan harus memenuhi standar nasional sebelum dapat diintegrasikan ke dalam sistem Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS).
Indonesia sendiri berada di kawasan rawan gempa dan tsunami, dengan 13 zona megathrust yang telah dipetakan oleh Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGen) sejak 2017.
Dua zona yang menjadi perhatian khusus adalah megathrust Selat Sunda yang membentang hingga selatan Jawa-Bali, serta megathrust Mentawai-Siberut di barat Sumatera.
BMKG menilai kedua zona tersebut masih berpotensi tinggi memicu bencana besar, mengingat sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar di segmen tersebut.
“Sistem peringatan dini tsunami bukan hanya soal teknologi, tetapi juga mencakup kecepatan tanggapan, ketepatan informasi, dan perlindungan terhadap jutaan jiwa. Oleh karena itu, pengintegrasian teknologi harus mengikuti standar yang ketat,” tegas Dwikorita.
BMKG menyatakan komitmennya untuk mendukung proses validasi dan integrasi teknologi kabel optik bawah laut ini ke dalam sistem nasional, sebagai bentuk kontribusi dalam riset dan kolaborasi industri demi keselamatan masyarakat dari risiko bencana.
Baca Juga: Dinkes Kepri: Dari Hasil Skrining 24 Ribu Lebih Warga Positif Tuberkulosis
