dok. Kemenperin
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Sektor industri manufaktur nasional terus menunjukkan kinerja positif sebagai motor penggerak perekonomian Indonesia. Sepanjang 2025, industri pengolahan nonmigas mencatat pertumbuhan sebesar 5,17 persen (year on year), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,01 persen.
Struktur industri nasional juga kian menguat. Data World Bank menunjukkan nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia mencapai USD 265,07 miliar, tertinggi di kawasan ASEAN. Indonesia berada di peringkat pertama, disusul Thailand dan Vietnam. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 78,39 persen output industri diserap pasar domestik, menegaskan peran industri sebagai penopang utama kebutuhan dalam negeri sekaligus ekspor.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan capaian tersebut perlu ditopang tata kelola yang akuntabel dan tepat sasaran agar program pemerintah benar-benar berdampak bagi pengembangan industri nasional.
“Capaian kinerja industri harus diiringi pengelolaan anggaran yang efektif agar setiap program memberikan manfaat nyata,”kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Januari 2026.
Dalam pengelolaan anggaran, realisasi DIPA Kemenperin hingga 31 Desember 2025 tercatat mencapai 83,30 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 82,41 persen. Realisasi berdasarkan pagu efektif bahkan telah menyentuh 97,65 persen dan masih berpotensi meningkat seiring penyelesaian administrasi awal 2026.
Meski demikian, Agus menyebut capaian tersebut tetap menjadi bahan evaluasi. Secara nasional, realisasi anggaran Kemenperin berada di peringkat 56 dari 104 kementerian dan lembaga.
Memasuki Tahun Anggaran 2026, Kemenperin berkomitmen mempercepat pelaksanaan program melalui perencanaan yang lebih matang, penyerapan anggaran tepat waktu, serta penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Komitmen tersebut tercermin dari capaian kelembagaan, antara lain raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 17 tahun berturut-turut sejak 2008 hingga 2024. Kemenperin juga memperoleh penghargaan Reksa Bandha atas kinerja pengelolaan Barang Milik Negara yang dinilai tertib dan bernilai tambah.
Dalam arah kebijakan 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,51 persen dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 18,56 persen. Berdasarkan Rencana Strategis Kemenperin 2025–2029, kontribusi ekspor industri nonmigas pada 2026 ditargetkan sebesar 74,85 persen.
Sektor industri juga diproyeksikan menyerap 14,68 persen tenaga kerja nasional dengan produktivitas Rp126,20 juta per orang per tahun. Investasi industri pengolahan nonmigas ditargetkan mencapai Rp852,90 triliun.
Untuk pemerataan pembangunan, kontribusi nilai tambah industri di luar Pulau Jawa ditargetkan meningkat hingga 33,25 persen. Dari sisi keberlanjutan, sektor industri diharapkan berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 6,79 juta ton CO₂ ekuivalen.
Guna mendukung target tersebut, Kemenperin menjalankan sejumlah program prioritas, antara lain hilirisasi industri, pengembangan kawasan industri, penguatan industri dalam negeri, peningkatan bahan baku, pengembangan SDM industri, penerapan industri hijau, modernisasi teknologi, serta keterpaduan pembangunan industri dan wilayah.
“Seluruh program diarahkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing global,” tegas Agus.
Pada Tahun Anggaran 2026, Kemenperin memperoleh pagu DIPA sebesar Rp2,50 triliun dengan pagu efektif Rp2,11 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai Rp1,08 triliun, belanja operasional Rp344,8 miliar, serta belanja non-operasional Rp686,3 miliar, dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan dan dampak program.
Selain itu, Kemenperin mendapat anggaran RO Khusus sebesar Rp299,9 miliar yang difokuskan pada tiga agenda utama, yakni pelaksanaan amanat regulasi prioritas Presiden, pemulihan industri kecil pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada Pameran INNOPROM 2026.
“Pemulihan saja tidak cukup, yang dibutuhkan adalah pemulihan yang lebih cepat agar industri kecil dapat segera bangkit,”ungkapnya.
Ia menegaskan seluruh penganggaran diarahkan agar setiap rupiah belanja negara memberi dampak nyata, memperkuat industri nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Redaktur TVRINews