Foto: Humas Setkab/Oji
Penulis: Galuh
TVRINews, Jakarta
Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) meminta seluruh pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk rajin memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.
Baca Juga: Lukas Enembe Kembali Dibawa ke RSPAD, KPK: Perlu Konsultasi dan Tambah Obat
“Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” kata Presiden yang dikutip di laman setkab.go.id, Selasa, 17 Januari 2023.
Presiden meminta para pemerintah daerah tersebut untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.
“Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ujarnya.
Kemudian, Jokowi juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.
“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada,” ucap Jokowi.
Baca juga: Evaluasi Malaysia Open 2023, Prestasi Fajar/Rian Awal Bagus bagi Prestasi Bulutangkis Indonesia
Di kesempatan itu, Kepala Negara meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.
“Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews