Penulis: Ricardo Julio

---

TVRINews, Jakarta

Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah peningkatan target Pendapatan Negara sebesar Rp5,9 triliun, dari sebelumnya Rp3.147,7 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun.

Kenaikan ini bersumber dari dua komponen utama, yakni Kepabeanan dan Cukai yang naik sebesar Rp1,7 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kementerian dan lembaga yang naik Rp4,2 triliun.

Dengan penyesuaian tersebut, total target penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai pada 2026 menjadi Rp336 triliun, sementara PNBP ditargetkan mencapai Rp459,2 triliun.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa tambahan pendapatan negara akan dialokasikan untuk cadangan belanja negara sebesar Rp5,2 triliun dan cadangan anggaran pendidikan sebesar Rp700 miliar.

Alokasi belanja ini akan mengikuti prioritas Presiden, fungsi-fungsi strategis yang belum teranggarkan, serta program yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah dan DPR juga menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2026, dengan rincian sebagai berikut:

* Pertumbuhan ekonomi: 5,4 persen
* Inflasi: 2,5 persen
* Nilai tukar: Rp16.500 per Dolar AS
* Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen
* Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 70 Dolar AS per barel
* Lifting minyak: 610 ribu barel per hari
* Lifting gas: 984 ribu barel setara minyak per hari
* Total lifting migas: 1.594 ribu barel setara minyak per hari

Kesepakatan juga mencakup sasaran pembangunan nasional dengan sejumlah indikator utama, di antaranya:

* Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,44%–4,96%
* Angka Kemiskinan: 6,5%–7,5%
* Kemiskinan Ekstrem: 0%–0,5%
* Rasio Gini: 0,377–0,380
* Indeks Modal Manusia: 0,57
* Indeks Kesejahteraan Petani: 0,7731
* Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja: 37,95%
* Pendapatan Nasional per Kapita (GNI): 5.520 Dolar AS

Keseluruhan parameter tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN 2026 yang ditujukan untuk menjaga stabilitas makro, mendorong pertumbuhan inklusif, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

---

Editor: Redaktur TVRINews