Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews- Jakarta
Presiden menargetkan peningkatan cadangan nasional dan penguatan infrastruktur penyimpanan energi guna mencapai kedaulatan penuh.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk memulai langkah strategis menuju swasembada energi. Arahan utama ini menekankan pada penghentian impor Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap serta penguatan ketahanan cadangan domestik.
Mandat tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan bersama Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, menyusul pelantikan anggota dewan tersebut di Istana Negara pada Rabu 28 Januari 2026 . Langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintah dalam menempatkan sektor energi sebagai pilar utama kedaulatan nasional.
Peningkatan Cadangan Strategis
Fokus utama dalam peta jalan energi baru ini adalah memperpanjang napas ketahanan energi Indonesia. Bahlil mengungkapkan bahwa kapasitas penyimpanan BBM nasional saat ini dinilai belum ideal karena hanya mampu mencukupi kebutuhan selama 21 hari.
"Ketahanan energi kita hari ini sekitar 21 hari. Ini akan kita tingkatkan menjadi tiga bulan, dan itu pasti kita akan membangun storage (fasilitas penyimpanan)," ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Jakarta.
Selain memperkuat infrastruktur fisik, pemerintah menargetkan pengurangan ketergantungan pada pasar luar negeri. Saat ini, Indonesia masih mengimpor sekitar 30 juta Kiloliter BBM per tahun, mencakup kebutuhan solar dan bensin.
Kemandirian Tanpa Intervensi
Dalam visi kepemimpinannya, Presiden Prabowo menekankan empat poin krusial yang harus dijalankan oleh DEN:
- Kedaulatan Mutlak: Menjaga kebijakan energi nasional dari tekanan atau intervensi pihak asing.
- Ketahanan Energi: Membangun cadangan nasional yang lebih kokoh.
- Kemandirian: Mengurangi volume impor BBM secara signifikan setiap tahunnya.
- Swasembada: Mewujudkan kemandirian total sebagai tujuan akhir pembangunan sektor energi.
Bahlil menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini akan didukung oleh regulasi yang kuat. Pemerintah tengah merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) guna mempercepat eksekusi di lapangan.
"Peta jalannya sudah rampung. Sekarang kami memasuki fase implementasi, yang mencakup kolaborasi internasional serta penguatan struktur organisasi," tambah Bahlil.
Transisi ini diharapkan tidak hanya mengamankan pasokan domestik, tetapi juga memberikan stabilitas ekonomi jangka panjang melalui pengurangan beban devisa negara untuk impor energi.
Editor: Redaktur TVRINews