Penulis: Ricardo Julio

---

TVRINews, Jakarta

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan pentingnya peran perencanaan tata ruang dalam mendukung kesuksesan proyek infrastruktur di Indonesia. 

Hal itu disampaikan dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di hari ke-2 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis 12 Juni 2025.

Pada kesempatan tersebut, Ia menyebut tata ruang sebagai elemen 'tak terlihat namun sangat penting' dalam pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Infrastruktur dalam bentuk fisik adalah apa yang kita lihat: jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan energi, dan perumahan. Namun di balik itu semua, ada perencanaan spasial yang memastikan semuanya dibangun di tempat yang tepat, untuk masyarakat yang tepat, dan pada waktu yang tepat,” kata Ossy.

Dalam paparannya, Ossy menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan ketimpangan pembangunan yang masih mencolok. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menyusun Rencana Tata Ruang Nasional yang diselaraskan dengan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.

“Rencana tata ruang ini menjadi cetak biru pemersatu agar tidak ada satu daerah pun, tidak ada satu komunitas pun yang tertinggal,” ujarnya.

Sebagai otoritas nasional dalam tata ruang dan pertanahan, Kementerian ATR/BPN memiliki mandat untuk mengatur kebijakan penggunaan lahan serta pendaftaran tanah yang merupakan prasyarat penting dalam pembangunan infrastruktur. Ossy menekankan bahwa integrasi antara kebijakan tata ruang dan proyek infrastruktur adalah hal yang sangat krusial.

“Infrastruktur membutuhkan lahan—bukan sembarang lahan—melainkan lahan yang memiliki kepastian hukum, aksesibilitas, zona yang jelas, serta selaras dengan pertimbangan lingkungan dan sosial,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pendekatan terpadu yang kini diterapkan kementeriannya bersama berbagai lembaga, guna menciptakan tata kelola ruang yang inklusif dan komprehensif. Menurut Ossy, pembangunan infrastruktur yang baik bukan hanya soal fisik, tetapi soal keberpihakan kepada manusia sebagai prioritas utama.

“Kita harus bertanya: apakah kita telah menghubungkan komunitas yang kurang terlayani? Apakah rumah sakit dibangun di tempat yang benar? Apakah perumahan terjangkau tersedia di dekat pusat-pusat pekerjaan?,” ungkapnya.

Ia juga mencatat sejumlah capaian penting selama beberapa tahun terakhir, termasuk penataan pusat pertumbuhan di wilayah timur Indonesia, fasilitasi pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional, serta perlindungan wilayah pesisir berdasarkan data iklim. Salah satu contoh sukses yang disebut Ossy adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

“Perencanaan tata ruang memungkinkan pemilihan lokasi, konsolidasi lahan, zona hijau penyangga, dan desain infrastruktur yang efisien energi serta tangguh terhadap bencana,” jelasnya.

Ossy juga mengingatkan bahwa pembangunan masa kini harus tahan terhadap tantangan masa depan, termasuk dampak perubahan iklim. Ia mencatat bahwa Indonesia mengalami hampir 7.000 kejadian banjir antara tahun 2020 hingga 2025, yang tidak hanya menyebabkan penderitaan manusia tapi juga menghancurkan infrastruktur.

Sebagai respons, Kementerian ATR/BPN telah mengintegrasikan lapisan adaptasi iklim dalam rencana tata ruang, termasuk pemetaan risiko bencana, regulasi zona aman, serta pengembangan ruang terbuka hijau.

“Tata ruang adalah garis pertahanan pertama kita terhadap bencana dan perubahan iklim. Kami menyadari ini belum sempurna, tapi kami terus berbenah demi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Baca Juga: Wamenkes Pastikan COVID-19 di Indonesia Masih Terkendali Meski Kasus Naik di Asia

---

Editor: Redaksi TVRINews