Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko (kiri) (TVRINews/Krisafika Taraisya)
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah mitigasi dalam mencegah tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), terutama di berbagai pintu gerbang udara dan wilayah perbatasan Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan bahwa tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas tidak menjadi alasan untuk melemahkan pengawasan.
Sebaliknya, hal tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat sistem pengamanan secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Hendarsam dalam Konferensi Pers Imigrasi Memproses Hukum Tiga Warga Negara Pakistan Terduga Pelaku Penyelundupan Manusia ke Australia.
"Geografis kita memang luas, tapi itu bukan halangan untuk memperketat pengawasan wilayah perbatasan," ujar Hendarsam kepada wartawan termasuk tvrinews.com dalam konferensi pers di kantor Imigrasi, Jakarta, Senin, 20 April 2026.
Sebagai langkah konkret, Imigrasi akan memperkuat fungsi intelijen guna mendeteksi dan mencegah praktik penyelundupan manusia sejak dini. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat juga terus digalakkan melalui program desa binaan.
Program ini difokuskan pada daerah-daerah yang dinilai rawan menjadi sasaran praktik TPPM dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui desa binaan, masyarakat diberikan edukasi agar tidak mudah terjerat iming-iming keberangkatan ke luar negeri secara ilegal.
"Warga negara kita yang berpotensi menjadi korban akan kita beri pemahaman agar tidak terjebak jaringan penyelundupan manusia," jelasnya.
Lebih lanjut, Imigrasi juga melihat bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu akar persoalan yang mendorong masyarakat mencari jalan keluar dengan cara berisiko, termasuk melalui jalur ilegal ke luar negeri.
Karena itu, ke depan Imigrasi membuka peluang kerja sama dengan berbagai instansi untuk membantu menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah rawan tersebut. Upaya ini diharapkan mampu menyasar akar masalah sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa.
"Tidak hanya edukasi, kami juga ingin membantu mencarikan solusi dari sisi ekonomi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi tergoda untuk berangkat ke luar negeri dengan cara yang tidak benar," ucapnya.
Editor: Redaksi TVRINews