Penulis: Fityan

---

TVRINews – Brussels, Belgia

Sugiono Desak Gencatan Senjata Permanen dan Bantuan Berpusat pada Rakyat Palestina di Forum Donor Brussels. Indonesia Minta Mandat Jelas Misi PBB.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mendesak komunitas global untuk memprioritaskan pemulihan yang inklusif dan berpusat pada martabat rakyat Palestina sebagai kunci keberhasilan rekonstruksi di Jalur Gaza. 

Penegasan ini disampaikan Menlu Sugiono saat berpartisipasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Palestine Donor Group (PDG) 2025 yang diselenggarakan di Brussels, Belgia.

Dalam forum penting yang dipimpin bersama oleh Komisioner Uni Eropa untuk Mediterrania, Dubravka Šuica, dan Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Mustafa, di kutip dari laman resmi Kemlu RI sabtu )22/11), Menlu Sugiono menyambut baik upaya penguatan koordinasi donor untuk mendukung Gaza. 

Namun, ia secara tegas menekankan bahwa setiap upaya pemulihan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memulihkan harga diri rakyat Palestina yang terkoyak akibat konflik.

Desakan Gencatan Senjata Permanen

Sorotan utama dalam pernyataan Indonesia adalah perlunya gencatan senjata di Jalur Gaza yang tidak hanya bersifat sementara, melainkan "bersifat nyata dan permanen". Menurutnya, langkah krusial ini merupakan pintu gerbang awal menuju pemulihan kemanusiaan yang lebih luas dan upaya mewujudkan Negara Palestina merdeka berdasarkan solusi dua negara.

Meskipun kesepakatan gencatan senjata telah dicapai, Menlu Sugiono mengingatkan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza masih tetap mengkhawatirkan. 

Ia menegaskan kembali prinsip dasar Indonesia bahwa pemulihan yang efektif hanya dapat terwujud jika seluruh bantuan kemanusiaan, proses rekonstruksi, dan pembangunan, senantiasa berpusat pada Pemerintah dan rakyat Palestina sendiri.

Mekanisme Jelas untuk Resolusi PBB

Pertemuan PDG 2025 ini juga membahas implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang baru saja diadopsi pada 17 November 2025. 

Para Menteri Luar Negeri menyoroti tantangan besar dalam menetapkan mekanisme implementasi yang jelas dan efektif agar Resolusi tersebut benar-benar mampu mendorong kemerdekaan dan perdamaian di Palestina.

Menanggapi hal ini, Menlu Sugiono mendesak adanya mandat yang tidak ambigu bagi misi penjaga perdamaian PBB. 

Dalam kutipan yang diperoleh dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri, Sabtu (22/11), Menlu Sugiono menegaskan:

“Kita perlu memastikan adanya mandat PBB yang jelas bagi misi penjaga perdamaian, sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang disepakati bersama oleh semua Pihak,” tegas Menlu Sugiono.

Pertemuan PDG kali ini diketahui dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota Uni Eropa, Mitra kawasan, dan berbagai lembaga internasional. 

Fokus diskusi tidak hanya terbatas pada pemulihan Gaza, tetapi juga mencakup agenda reformasi Otoritas Palestina dan dukungan berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi di Tepi Barat.

---

Editor: Redaktur TVRINews