Penulis: Redaksi TVRINews

---

TVRINews, Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga untuk membahas penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026. Rapat tersebut berlangsung di kantor Kemenko Pangan, Senin, 29 Desember 2025.

Rapat dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Pembahasan difokuskan pada kesiapan pemerintah menghadapi proyeksi peningkatan produksi pangan nasional pada tahun depan.

Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah perlu menyiapkan strategi penyerapan hasil panen dan kapasitas penyimpanan secara matang agar lonjakan produksi tidak berdampak pada anjloknya harga di tingkat petani maupun konsumen.

“Kami hari ini rapat khusus mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Produksi tahun depan diperkirakan lebih tinggi, sehingga harus disiapkan penyerapannya dan gudangnya,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, dikutip, Senin, 29 Desember 2025.

Ia menjelaskan, panen raya yang biasanya terjadi pada Maret hingga Mei diperkirakan akan datang lebih awal, bahkan mulai Februari. Tanpa kesiapan yang memadai, kelebihan pasokan berpotensi menekan harga di pasar.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah memutuskan menaikkan target cadangan beras pemerintah (CBP) dari semula 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026. Kenaikan ini bertujuan memperkuat pelaksanaan berbagai program stabilisasi, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

Selain beras, cadangan jagung juga ditingkatkan secara signifikan dari 300 ribu ton menjadi 1 juta ton. Zulhas menilai jagung memiliki peran strategis sebagai bahan baku utama pakan ternak, yang berpengaruh langsung terhadap ketersediaan telur dan daging ayam.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas pengendalian stok daging sapi. Skema yang disiapkan antara lain pengaturan impor daging beku melalui Bulog, serta kemudahan impor sapi hidup untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tak hanya itu, pengendalian minyak goreng juga diperkuat melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), dengan alokasi penyaluran sebesar 30 persen melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food.
Zulhas turut menyoroti tantangan yang dihadapi Perum Bulog dalam menjalankan penugasan nasional. Menurutnya, margin keuntungan Bulog yang sangat terbatas menyulitkan distribusi pangan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Bulog ini menjadi andalan kita, tetapi marginnya sangat kecil. Dengan beban distribusi hingga ke Papua dan Maluku, tentu perlu dukungan kebijakan,”jelasnya.

Untuk itu, pemerintah berencana membahas ulang skema margin Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuannya agar ke depan harga beras dapat dijaga tetap seragam di seluruh wilayah Indonesia.

“Ini akan kami hitung ulang agar masyarakat di seluruh daerah, termasuk wilayah 3T, bisa mendapatkan beras dengan harga yang sama. Pembahasan lanjutan akan dilakukan pada rapat berikutnya,” pungkas Zulhas.

---

Editor: Redaktur TVRINews