Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi arus utama dalam paradigma pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan Town Hall Meeting Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.
"Pemberdayaan masyarakat harus menjadi arus utama pembangunan. Bantuan sosial tetap penting, tetapi harus diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas agar masyarakat dapat mandiri dan produktif," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 10 Maret 2026.
Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan bahwa pembentukan Kemenko PM merupakan bagian dari upaya menghadirkan peran negara yang lebih nyata dalam memperkuat kelompok masyarakat yang masih tertinggal dan belum memiliki akses yang memadai untuk berkembang.
Menurutnya, paradigma pemberdayaan menjadi pendekatan penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan pemerataan dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.
"Kita ingin memastikan setiap program dan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat," jelasnya.
Dalam arahannya, Menko PM juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenko PM atas kerja keras dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Ia menilai kolaborasi dan koordinasi antarunit kerja menjadi kunci dalam memastikan berbagai kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.
Sebagai langkah konkret, pemerintah saat ini mendorong berbagai program yang terangkum dalam delapan jalur pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat.
Kemudian, Menko PM juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, mengingat luasnya cakupan program dan kelompok sasaran yang harus dijangkau.
Selain itu, ia mendorong seluruh jajaran Kemenko PM untuk lebih aktif membangun komunikasi publik mengenai konsep dan praktik pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui publikasi dan diskursus di berbagai media.
"Kita perlu memperkuat komunikasi publik agar gagasan dan praktik pemberdayaan semakin dipahami luas, baik oleh masyarakat maupun para pengambil kebijakan," ucapnya.
Menko PM menambahkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan melalui berbagai program yang berfokus pada pendidikan, akses ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
"Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat benar-benar berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," tegasnya.
Editor: Redaktur TVRINews