TVRINews, Papua Pegunungan
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, turun langsung dalam prosesi perdamaian konflik perang suku yang digelar di Markas Kepolisian Resor Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Prosesi perdamaian ditandai dengan ritual adat patah panah sebagai simbol berakhirnya konflik antara kedua belah pihak.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan surat pernyataan damai yang disaksikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan tokoh adat yang telah membuka ruang perdamaian melalui pendekatan adat dan musyawarah.
“Saya tidak bisa bicara banyak. Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” kata Ribka dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh tvrinews.com, Minggu, 24 Mei 2026.
Ribka juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berupa apresiasi kepada masyarakat Papua Pegunungan yang memilih jalan damai dalam menyelesaikan konflik.
Sebagai perempuan adat Papua, Ribka mengaku terharu melihat proses penyelesaian dilakukan secara adat oleh para tokoh masyarakat.
“Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar,” ucap Ribka.
Ia menegaskan keamanan menjadi syarat utama pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak dapat menjalankan pembangunan secara maksimal apabila situasi keamanan tidak kondusif.
“Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu baru kita bisa membangun,” tutur Ribka.
Ribka juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian persoalan melalui keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung sebelum berujung pada kekerasan.
“Jangan langsung selesaikan dengan cara-cara kekerasan. Sudah cukup,” ujar Ribka.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyebut perdamaian adat tersebut sebagai langkah penting untuk menghentikan siklus konflik antarsuku yang terus berulang di wilayah Papua Pegunungan.
Ia menjelaskan tradisi patah panah merupakan bagian penting dalam penyelesaian perang adat yang diwariskan leluhur.
“Hari ini kami melaksanakan satu tanda acara perdamaian lepas adat dengan mematahkan alat perang yaitu panah,” ucap John Tabo.
John Tabo menegaskan penyelesaian konflik secara adat harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak memicu konflik baru di kemudian hari.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berencana menyiapkan regulasi melalui Perdasi dan Perdasus terkait mekanisme penyelesaian konflik adat.
“Kita akan masukkan dalam Perdasi dan Perdasus supaya penanganan konflik seperti ini ada hukum peradilan adat yang berjalan,” kata John Tabo.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi menyelesaikan konflik adat menggunakan anggaran pemerintah.
Menurutnya, penyelesaian adat harus kembali pada nilai budaya masyarakat pegunungan.
“Persoalan begini tidak boleh lagi dibantu bayar pakai uang pemerintah kepada rakyat. Tidak boleh. Berhenti. Kamu selesaikan secara adat,” ucap John Tabo.
Dalam kesempatan tersebut, John Tabo turut mengajak masyarakat menjaga persatuan serta melindungi generasi muda Papua Pegunungan agar tetap berpegang pada budaya dan nilai adat yang diwariskan leluhur.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga memastikan langkah rehabilitasi dan rekonsiliasi pascakonflik, termasuk penanganan rumah-rumah warga yang terdampak akibat perang suku.
Prosesi perdamaian dihadiri para bupati, jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten, aparat TNI-Polri, tokoh gereja, tokoh adat, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Papua Pegunungan.
