Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

TVRINews, Jakarta

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono mendorong percepatan proses relokasi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Mendala.

Ia berharap penyediaan hunian sementara hingga hunian tetap dapat segera direalisasikan di lokasi yang lebih aman. Hal itu disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Dinas Sosial Kabupaten Brebes di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.

"Terkait rencana hunian sementara dan hunian tetap, Kementerian Sosial menunggu penetapan lokasi serta kesiapan lahan dari pemerintah daerah," ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis, dikutip tvrinews.com dari laman Kemensos, Kamis, 26 Februari 2026.

Agus Jabo meminta agar seluruh kendala di lapangan segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, percepatan relokasi harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pendukung serta pendampingan yang optimal kepada warga terdampak.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan pendamping sosial dalam proses pendampingan, mulai dari masa pengungsian hingga relokasi ke hunian yang lebih layak.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Sosial Brebes melaporkan bahwa bencana tanah bergerak di Desa Mendala terus meluas. Pemerintah daerah saat ini tengah menjalankan proses relokasi warga serta mempersiapkan pembangunan hunian tetap melalui rapat koordinasi rutin lintas instansi.

Berdasarkan laporan sementara, tercatat sebanyak 176 kepala keluarga atau 530 jiwa terdampak bencana tanah bergerak. Selain itu, sebanyak 143 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang beragam.

"Kami menerima laporan 176 kepala keluarga atau 530 jiwa terdampak, serta 143 rumah mengalami kerusakan. Bantuan logistik sudah kami salurkan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk penanganan hunian sementara hingga rencana hunian tetap," jelasnya.

Ia menegaskan, proses penanganan harus dilakukan secara cepat namun tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah pusat menjadi kunci agar setiap tahapan penanganan berjalan optimal.

Selain penyaluran bantuan logistik melalui mekanisme buffer stock, Kementerian Sosial juga terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah guna memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi selama masa penanganan bencana.

Editor: Redaktur TVRINews