Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konsultasi terkait rencana pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini diambil guna memastikan kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan di kawasan Meikarta, Bekasi.
Maruarar menjelaskan bahwa kedatangannya merupakan bagian dari peran kementerian sebagai regulator, fasilitator, dan operator untuk menjalankan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah menyediakan hunian layak bagi jutaan rakyat Indonesia.
“Maksud tujuan kami datang ke sini adalah untuk bertanya dan berkonsultasi kepada pimpinan KPK mengenai rencana kami untuk membangun dalam fungsi kami sebagai regulator, fasilitator dan juga operator. Dalam konteks ini fasilitator dan regulator untuk menjalankan program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo. Yaitu menyediakan perumahan bagi rakyat Indonesia,” ujar Maruarar di Gedung KPK, Rabu 21 Januari 2026.
Menurut data yang dipaparkan, saat ini terdapat kebutuhan sekitar 9,9 juta rumah yang harus disiapkan. Selain itu, ada 26,9 juta warga yang sudah memiliki rumah namun kondisinya masih tidak layak huni. Maruarar menyebut pemerintah telah melakukan lompatan besar dengan menaikkan anggaran bedah rumah hingga 800 persen pada tahun 2026.
“Buktinya tahun lalu, tahun 2025, anggaran untuk merenovasi dan memperbaiki rumah kita sebut bedah rumah istilahnya itu 45 ribu rumah. Tahun ini 2026 menjadi 400 ribu rumah. Naikannya 800 persen,” jelasnya.
Untuk mendukung keterjangkauan bagi rakyat, pemerintah telah menetapkan skema subsidi dengan bunga 5 persen dan uang muka (DP) sebesar 1 persen. Presiden Prabowo juga telah mengambil kebijakan progresif dengan menggratiskan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Maruarar mencatat bahwa pada tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo telah memecahkan rekor tertinggi dalam penyediaan rumah subsidi tapak sepanjang sejarah sejak tahun 2010.
“Dari tahun 2010 ya ada program ini. Yang terbesar sebelumnya 229 ribu. Jadi ada kenaikan yang signifikan. Sebelumnya yang terbesar 229 ribu, tahun lalu 278 ribu. Jadi ada kenaikan,” tambahnya.
Pada tahun 2026 ini, fokus kementerian beralih pada pembangunan rumah susun subsidi. Lokasi pertama yang akan dikembangkan adalah kawasan Meikarta setelah mendapatkan lampu hijau dari KPK terkait aspek legalitas lahan tersebut.
“Dan titik pertama hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari pimpinan KPK bahwa tidak ada masalah secara hukum untuk di Mekarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi. Jadi terimakasih KPK, Saya merasa ada kepastian hukum,” pungkas Maruarar.
Dengan kepastian hukum ini, pembangunan rusun subsidi di Meikarta diharapkan menjadi solusi cepat dalam menyediakan hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di wilayah penyangga Jakarta.
Editor: Redaktur TVRINews