Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar (TVRINews/HO-Kemenko PM)
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Bandung
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengungkapkan dua program besar pemberdayaan masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Kedua program ini dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal itu disampaikan Muhaimin saat memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat di Sabilulungan Dome, Kabupaten Bandung, Rabu (5/11/2025).
"Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan di-training maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service. Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja," ujar Muhaimin dalam siaran pers yang diterima TVRINews, pada Rabu, 5 November 2025.
Menurutnya, pelatihan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin ekstrem agar bisa mandiri dan produktif.
Selain pelatihan, pemerintah juga akan menyalurkan tanah hasil reforma agraria kepada keluarga miskin ekstrem, khususnya mereka yang bekerja di sektor pertanian. Program ini ditujukan agar masyarakat dapat mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan.
"Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara, jumlahnya jutaan hektare, akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian," jelasnya.
Ia menegaskan, langkah ini menjadi bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar bantuan konsumtif.
Kedua program tersebut akan dijalankan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran dan efektif dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia saat ini mencapai 2,38 juta orang. Pemerintah menargetkan angka tersebut bisa turun hingga 0 persen pada tahun 2026.
Editor: Redaksi TVRINews