TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra menyampaikan pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatra terus menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan data per 24 Mei 2026, mayoritas daerah terdampak di tiga provinsi kini telah berangsur normal setelah melalui proses penanganan sejak masa darurat hingga transisi pemulihan.
Tito mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Selain itu, seluruh pengungsi dipastikan sudah tidak lagi tinggal di tenda pengungsian dan telah menempati hunian sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga masih ada yang belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, Minggu, 24 Mei 2026.
Untuk Provinsi Sumatera Utara, Tito menyebut dari 19 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 16 daerah telah kembali normal. Satu daerah, yakni Tapanuli Selatan, mendekati normal, sementara dua daerah lain yang masih membutuhkan perhatian adalah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
Sementara di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 daerah telah kembali normal. Gayo Lues disebut mendekati normal, sedangkan tujuh daerah lain yang masih memerlukan perhatian meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Tito menjelaskan penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting seperti SPBU, PDAM, internet,” ujar Tito.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Daerah-daerah yang bencana ini, TKD-nya jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Karena mereka tetap, tetap juga nanti akan menangani residu-residu yang tidak kecil,” tutur Tito.
