Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Komisi VII DPR RI menyoroti isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam kunjungan kerja (kunker) reses pada 28 Mei hingga 2 Juni 2025, rombongan Komisi VII turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi aktual serta mendengar aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.
"Komisi VII bertemu dengan gubernur dan aparat pemerintah daerah. Termasuk juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Semua didengar dan diperhatikan sebagai bahan masukan," ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dikutip Sabtu, 7 Juni 2025.
Dua isu utama yang mencuat dalam kunjungan tersebut adalah upaya peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia dan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Kedua isu ini dinilai saling berkaitan erat.
"Kalau pertambangan dibiarkan merusak alam dan lingkungan, maka Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis akan terganggu. Karena itu, pemda dan masyarakat meminta agar alam dan lingkungan mereka tetap dijaga," lanjut Saleh.
Menanggapi kekhawatiran itu, Komisi VII meminta pemerintah pusat segera mengevaluasi seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan harus segera dicabut izinnya.
"Jangan sampai, perusahaannya dapat untung, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua," tegas Saleh, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP PAN dan anggota DPR dari Dapil Sumut II.
Selain mengevaluasi izin, Komisi VII mendorong perusahaan tambang untuk memiliki skema ketahanan lingkungan yang tegas dan berkelanjutan. Prinsip keberlanjutan harus diutamakan agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Raja Ampat dikenal dunia sebagai surga ekowisata dengan kekayaan hayati laut yang luar biasa. Ancaman kerusakan lingkungan dari pertambangan menjadi perhatian serius, mengingat potensi jangka panjang pariwisata yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi Papua.
Baca Juga: PM Kanada Undang Presiden Prabowo Hadiri KTT G7 2025
Editor: Redaksi TVRINews