
Foto: Menteri UMKM Maman Abdurrahman (dok. Kementerian UMKM)
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan membentuk Klinik UMKM Bangkit. Program ini digagas Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor utama kebangkitan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, Klinik UMKM Bangkit dirancang sebagai langkah konkret untuk memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat kembali berproduksi dan menjalankan usahanya secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Maman dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.
"Menindaklanjuti arahan dan koordinasi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, kami membentuk Klinik UMKM Bangkit dengan tiga layanan utama untuk membantu UMKM di wilayah terdampak bencana," kata Maman, Rabu, 7 Januari 2026.
Layanan pertama adalah pembiayaan, termasuk relaksasi pinjaman dan pemetaan penghapusan piutang UMKM terdampak. Kebijakan ini diambil agar pelaku UMKM tidak lagi terbebani kewajiban utang saat memulai kembali usahanya pascabencana.
"Langkah awalnya adalah meringankan beban para pelaku UMKM. Jangan sampai mereka memulai usaha lagi dalam kondisi tertekan oleh piutang," ujarnya.
Layanan kedua berupa pembelian produk lokal UMKM terdampak. Pemerintah akan menyerap produk-produk yang masih bisa diproduksi namun terkendala pemasaran akibat bencana, sehingga perputaran ekonomi lokal dapat kembali berjalan.
"Dan yang ketiga adalah layanan produksi. Kita juga sekarang sudah mulai melakukan aktivasi ataupun kerja gotong-royong membersihkan warung-warung, toko-toko, aktivasi pasar, dan lain sebagainya di seluruh daerah terdampak," jelasnya.
Kemudian Maman menjelaskan, strategi pemulihan ekonomi ini mengusung prinsip "dari daerah terdampak untuk daerah terdampak", agar sirkulasi ekonomi tetap berputar di wilayah bencana, layaknya peredaran darah dalam tubuh.
"Ada produk-produk yang memang selama ini sudah diproduksi dan masih bisa berproduksi tapi tidak ada yang beli. Nanti akan segera kita lakukan pemasaran dan kita beli produk-produk tersebut agar masyarakat juga sudah mulai ada pergerakan ekonomi di daerah," ucapnya.
"Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terjadi pergerakan. Selanjutnya adalah pemantauan dan pemetaan secara utuh masuk ke wilayah pemulihan ekonomi secara komprehensif," lanjutnya.
Seiring berakhirnya masa tanggap darurat, pemerintah resmi memasuki fase rekonstruksi dan pemulihan ekonomi mulai 9 Januari 2026. Kementerian UMKM memastikan akan terus berkoordinasi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan kementerian terkait untuk mengawal pemulihan UMKM secara menyeluruh.
Editor: Redaktur TVRINews
