Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembangunan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini disampaikannya usai berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemanfaatan lahan di kawasan Meikarta untuk rumah susun bersubsidi.
Maruarar menyatakan bahwa kepastian hukum ini sangat dinantikan oleh tiga pihak utama, yakni masyarakat, perbankan, dan pengembang. Ia mengaku telah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat di kawasan tersebut.
“Saya merasa ada kepastian hukum, karena tiga pihak itu menunggu kepastian. Yang pertama itu adalah dari rakyatnya sendiri. Saya sudah dua kali datang ke kawasan itu. Saya bertemu langsung dengan masyarakatnya di situ. Saya datang ke sekolah, saya datang ke rumah sakit, saya datang ke pasarnya, saya datang ke kawasan industrinya. Jadi saya lihat langsung,” ujar Maruarar di Gedung KPK, Jakarta.
Selain rakyat, pihak perbankan juga membutuhkan kejelasan legalitas sebelum menyalurkan pembiayaan. Maruarar meyakini hasil konsultasi dengan KPK ini akan memberikan sinyal positif bagi sektor perbankan dan para pengembang agar proses pembangunan bisa bergerak cepat.
“Jadi kita ada kepastian hukum yang sangat jelas, sehingga kita bisa bergerak dengan cepat. Dan kami juga mohon pendampingan, tadi saya sampaikan, Pak Budi tolong nanti Pak Pahala kawal dari KPK supaya proses ini semuanya memenuhi peraturan perundang-undangan. Dan ada pencegahan, jangan ada hal-hal yang melanggar aturan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyoroti kenaikan signifikan anggaran kementeriannya pada tahun ini yang mencapai 100 persen. Dengan tanggung jawab besar tersebut, ia berkomitmen untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik korupsi.
“Tahun lalu sekitar Rp5 triliun, tahun ini Rp10 triliun. Kemudian juga ada kur perumahan, kur perumahan itu Rp130 triliun. Kemudian juga rumah subsidi, yang tapak ya 350 ribu, itu anggaranya berapa itu total Rp35,2 triliun,” jelas Maruarar.
Mengingat besarnya kepercayaan negara dan DPR, Kementerian PKP akan menggelar pelatihan khusus pada akhir Januari ini dengan melibatkan KPK sebagai narasumber. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh anggaran terserap dengan benar dan tepat sasaran tanpa melanggar aturan.
“Jadi concern kami juga adalah bagaimana pencegahan korupsi, transparansi, dan benar-benar terserap,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews