
Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) menjaga stabilitas harga pangan untuk menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5 persen.
“Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun,”kata Tito dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 September 2025.
Berdasarkan data, inflasi tahunan Agustus 2024–Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen, sementara dari Juli ke Agustus 2025 justru mengalami deflasi sebesar -0,08 persen.
Operasi Pasar Dua Pekan Sekali
Untuk menjaga harga beras tetap terkendali, Tito meminta kepala daerah menggelar operasi pasar minimal dua kali sebulan dengan memanfaatkan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Program penyaluran beras SPHP periode Juli–Desember 2025 ditargetkan mencapai 1,3 juta ton.
Harga beras SPHP dibagi dalam tiga zona wilayah:
* Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB — Rp12.500/kg
* Zona 2: Sumatera, NTT, Kalimantan — Rp13.100/kg
* Zona 3: Maluku, Papua — Rp13.500/kg
Tito menekankan agar distribusi beras SPHP diprioritaskan untuk masyarakat miskin, khususnya di 214 daerah yang masih mengalami lonjakan harga. Ia juga mendorong Pemda segera berkoordinasi dengan Bulog menggunakan skema kontinjensi, di mana pembayaran dilakukan setelah beras terjual.
“Beras SPHP ini harus benar-benar diarahkan ke rakyat miskin. Ini bisa jadi pendingin di daerah yang sempat panas karena demonstrasi kemarin,” jelasnya.
Hasil Awal Mulai Terlihat
Menurut Tito, penyaluran beras SPHP sudah menunjukkan dampak positif. Pada minggu keempat Agustus, tercatat 58 kabupaten/kota mengalami penurunan harga beras.
Meski begitu, ia mengingatkan Pemda tetap mewaspadai komoditas pangan lain yang harganya masih tinggi, terutama cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.
Editor: Redaksi TVRINews