Foto: Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin (TVRINews/Nirmala Hanifah)
Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Polda Metro Jaya menggelar Operasi kewilayahan ‘Keselamatan Jaya 2026’ yang dilaksanakan selama dua pekan mulai dari Senin, 2 Februari 2026 hari ini hingga 15 Februari 2026 mendatang. Operasi ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi menjelang bulan suci Ramadan.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan pada operasi tersebut akan ada 2.939 personil gabungan yang terdiri dari TNI, kemudian juga dinas terkait lainnya. Nantinya, personel tersebut akan disebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.
“Operasi Keselamatan Jaya 2026 ini melibatkan 2.939 personel gabungan dari Polri, TNI, dan dinas terkait lainnya yang akan bertugas di seluruh wilayah Jakarta,” kata Kombes Pol. Komarudin kepada awak media termasuk tvrinews.com pada Senin, 2 Februari 2026.
Menurutnya, Operasi Keselamatan Jaya merupakan operasi cipta kondisi menjelang Ramadan yang nantinya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya pada akhir bulan suci Ramadan.
“Operasi Keselamatan Jaya ini merupakan operasi cipta kondisi menjelang Ramadan, yang kemudian akan disambung dengan Operasi Ketupat Jaya di penghujung bulan Ramadan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, operasi ini menyasar 10 target operasi dengan fokus utama pada pelanggaran lalu lintas yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan lain.
Kombes Pol. Komarudin mengungkapkan, pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta tergolong sangat tinggi.
“Pada tahun 2025 saja, tercatat penambahan kendaraan mencapai lebih dari 732 ribu unit, sehingga total kendaraan terdaftar di Jakarta saat ini menembus angka 25 juta unit,” bebernya
“Pertumbuhan kendaraan di Jakarta cukup tinggi, namun belum diimbangi dengan tingkat kepatuhan pengendara. Oleh karena itu, operasi ini digelar untuk menekan angka pelanggaran, kecelakaan, serta fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas,” katanya.
Nantinya, Operasi Keselamatan Jaya 2026 mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum.
“Bobot kegiatan operasi ini terdiri dari 40 persen preemtif melalui sosialisasi, 40 persen preventif dengan penggelaran personel di titik rawan, dan sisanya penegakan hukum,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak diukur dari banyaknya penindakan yang dilakukan.
“Tolak ukur keberhasilan operasi ini bukan berapa banyak penindakan yang kami lakukan, tetapi sejauh mana kita bersama masyarakat mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan korban akibat kecelakaan,” pungkasnya.
Editor: Redaktur TVRINews