Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Papua
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembenahan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, khususnya di sejumlah rumah sakit daerah.
Penegasan tersebut disampaikan usai pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura.
Ribka menjelaskan langkah ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja pada 13 Maret 2026 serta rapat koordinasi lintas instansi yang digelar pada 17 Maret 2026.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan di Papua,” ujar Ribka dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh tvrinews.com, Sabtu, 28 Maret 2026.
Dalam rapat yang berlangsung di RSUD Yowari, sejumlah persoalan utama teridentifikasi, mulai dari status sertifikat tanah rumah sakit, keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, hingga aspek manajemen yang dinilai perlu dibenahi.
“Permasalahan-permasalahan ini menjadi prioritas untuk segera diselesaikan,” kata Ribka.
Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menugaskan RSUP dr. Sardjito Yogyakarta untuk melakukan pendampingan terhadap tiga rumah sakit di Papua, yakni RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari.
Pendampingan tersebut akan difokuskan pada penguatan tata kelola rumah sakit dengan mengacu pada praktik terbaik yang telah diterapkan di RSUP Sardjito.
Setiap rumah sakit diminta mengirimkan minimal sembilan peserta yang terdiri dari unsur pimpinan dan pengelola, termasuk direktur, bidang pelayanan medik, keperawatan, penunjang, keuangan, SDM, serta bagian umum.
Ribka menilai pelaksanaan bimtek akan lebih efektif jika dilakukan secara tatap muka. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan direncanakan digelar langsung di Yogyakarta selama minimal dua hari.
Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri akan menyediakan fasilitas akomodasi dan transportasi bagi peserta.
“Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan bimtek yang didukung Kemendagri dan Kementerian Kesehatan,” ucap Ribka.
Ribka berharap pendampingan ini dapat mempercepat perbaikan layanan kesehatan di Papua, termasuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara optimal di rumah sakit daerah.
Ia juga menegaskan proses pembenahan ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
“Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan mendukung penuh dan terus memantau. Kami akan memastikan rumah sakit ini berjalan sesuai standar,” tutur Ribka.
Editor: Redaktur TVRINews