TVRINews, Jakarta
Kementerian Kesehatan menyoroti masih terjadinya ketimpangan akses layanan kesehatan antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan akses layanan kesehatan peserta JKN di sejumlah wilayah Indonesia timur masih tergolong rendah akibat keterbatasan fasilitas kesehatan.
“Kita lihat yang paling berat adalah di Papua Barat dan Papua yang tingkat aksesnya masih di bawah 20 persen,”kata Benjamin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juni 2026.
Sebaliknya, daerah seperti Yogyakarta dan Bali memiliki tingkat akses layanan kesehatan yang jauh lebih tinggi karena fasilitas kesehatan lebih mudah dijangkau masyarakat.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah terus memperkuat layanan primer melalui pembangunan dan revitalisasi puskesmas, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan kepulauan.
Kemenkes mencatat sebanyak 2.659 puskesmas telah menjangkau daerah terpencil dan sangat terpencil. Pemerintah juga merencanakan pembangunan 580 puskesmas di wilayah daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) serta renovasi ribuan fasilitas layanan kesehatan lainnya.
Benjamin menjelaskan pemerintah juga mendorong penambahan jumlah puskesmas di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi agar pelayanan kesehatan lebih optimal.
“Kalau suatu kecamatan penduduknya di atas 60 ribu, maka puskesmasnya harus ditambah agar pelayanan bisa berjalan baik,”pungkasnya.
Selain penguatan infrastruktur, pemerintah juga menargetkan pemenuhan tenaga kesehatan spesialis di rumah sakit daerah, khususnya rumah sakit umum daerah kelas D guna memperluas akses layanan rujukan di berbagai wilayah Indonesia.
