Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Lonjakan harga plastik dan bahan kemasan dalam beberapa waktu terakhir memberi tekanan serius terhadap pelaku usaha, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makanan dan minuman. Kenaikan harga dipicu gangguan rantai pasok global dan industri petrokimia, sehingga meningkatkan biaya produksi serta berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi sektor riil.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto, menegaskan kondisi ini tidak boleh berlangsung tanpa respons kebijakan yang konkret. Ia menilai Kementerian Perdagangan Republik Indonesia perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di pasar domestik.
Menurut Firnando, lonjakan harga plastik dalam beberapa hari terakhir meningkat lebih dari dua kali lipat dan menekan margin keuntungan pelaku usaha kecil. Di sisi lain, pelaku UMKM berada dalam posisi sulit karena tidak mudah menaikkan harga jual tanpa risiko kehilangan konsumen.
“Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM. Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal,” ujar Firnando Ganinduto, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 6 April 2026.
Ia menjelaskan fenomena ini merupakan bentuk nyata cost-push inflation, saat kenaikan biaya input produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan. Dalam kondisi tersebut, UMKM menjadi kelompok paling rentan karena keterbatasan daya tawar serta akses terhadap alternatif bahan baku.
Firnando mendorong pemerintah melakukan stabilisasi melalui pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada pasokan global. Ia juga menekankan percepatan pengadaan bahan baku impor dengan menjalin kerja sama langsung dengan negara produsen utama agar pasokan segera masuk ke dalam negeri dan tekanan harga dapat diredam.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberi perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha, termasuk saat terjadi hambatan pasokan bahan baku plastik seperti nafta.
“Kementerian Perdagangan harus hadir lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar. Jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global. Intervensi yang cepat dan tepat, termasuk percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen bahan baku plastik, sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” tegasnya.
Editor: Redaksi TVRINews