
Presiden Prabowo: Kunci Pembangunan Bangsa Ada pada Pemerintahan yang Unggul
Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Tangerang
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis, 28 Agustus 2025.
APKASI Otonomi Expo 2025 yang mengusung tema “Produk Lokal Mengglobal”. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang promosi potensi daerah yang meliputi sektor perdagangan, pariwisata, investasi, hingga pengadaan barang dan jasa.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan, serta menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai ujung tombak pemerintahan dalam mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat.
"Saudara-saudara sekalian, bupati, wali kota, pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat, kalian adalah pemimpin yang paling dekat dengan rakyat. Bersama camat, bersama kepala desa, kalianlah yang paling tahu denyut nadi masyarakat," ujar Presiden Prabowo di hadapan para kepala daerah se-Indonesia.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa kunci pembangunan bangsa terletak pada kualitas pemerintahan. Ia mengutip sebuah kajian dari Universitas Harvard yang mempelajari peradaban-peradaban besar di dunia yang mampu bertahan lebih dari 300 tahun.
"Dalam riset itu disebutkan, ada tiga unsur utama yang dimiliki oleh setiap pemerintahan atau kekaisaran yang bertahan ratusan tahun. Pertama, tentara yang unggul. Kedua, kepolisian dan sistem keamanan yang baik. Ketiga, pemerintahan sipil yang unggul atau excellent civil service," jelasnya.
Presiden juga menyinggung sistem pelatihan dan pendidikan kepemimpinan yang diterapkan oleh beberapa kekaisaran di masa lalu, termasuk Kekaisaran Ottoman, yang memiliki Akademi Gubernur sebagai tempat mencetak pemimpin yang peka terhadap persoalan rakyat.
Dalam konteks kekinian, Presiden Prabowo menilai bahwa kepala daerah memiliki peran strategis sebagai garda depan pelayanan publik. Oleh karena itu, menurutnya, peningkatan kapasitas birokrasi daerah adalah langkah mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan berdampak nyata.
“Pemerintahan yang unggul akan menentukan arah bangsa. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk menciptakan tata kelola yang berpihak pada rakyat,” tandasnya.
Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Dipastikan Tak Ada Senjata dalam Pengamanan Aksi Buruh
Editor: Redaksi TVRINews