Menteri PKP, Maruarar Sirait (TVRINews/HO-Kementerian PKP)
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Maruarar saat melakukan pertemuan dengan Anggota IV BPK RI Haerul Saleh di Kantor BPK RI, Senin, 6 April 2026. Pertemuan ini membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan BPK terhadap kinerja Kementerian PKP.
Maruarar menyatakan, rekomendasi BPK merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan program perumahan dan kawasan permukiman. Menurutnya, setiap anggaran yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Kementerian PKP telah menyampaikan hasil laporan sebelumnya dan kami akan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemantauan BPK," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Selasa, 7 April 2026.
Ia menegaskan, tindak lanjut yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup perbaikan sistem, penyempurnaan mekanisme pengawasan internal, serta peningkatan koordinasi lintas unit kerja.
Lebih lanjut, Maruarar menilai rekomendasi BPK memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui rekomendasi tersebut, kementerian dapat mengidentifikasi potensi perbaikan, mengurangi risiko penyimpangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, khususnya dalam proyek perumahan skala besar.
Sebagai langkah konkret, Kementerian PKP akan menyusun rencana aksi, menetapkan target waktu penyelesaian, serta melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan seluruh rekomendasi berjalan sesuai rencana.
"Kami pastikan tindak lanjut ini tidak berhenti pada komitmen, tetapi menghasilkan perbaikan nyata dalam pelaksanaan program," ucapnya.
Upaya ini juga sejalan dengan peningkatan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program perumahan dan kawasan permukiman.
Melalui koordinasi yang erat dengan BPK, Kementerian PKP optimistis tindak lanjut rekomendasi dapat berjalan optimal, sehingga penggunaan anggaran semakin efektif dan manfaat pembangunan perumahan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Editor: Redaksi TVRINews