Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (17/12/2025). (dok. TVRINews/Nisa Alfiani)
Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Kementerian Kesehatan memastikan layanan kesehatan di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh mulai kembali berjalan. Sebagian besar rumah sakit yang sempat terdampak kini telah membuka pelayanan bagi masyarakat.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan, dari puluhan rumah sakit yang ada di Provinsi Aceh, hampir seluruhnya telah beroperasi kembali. Hanya sebagian kecil rumah sakit swasta yang masih belum dapat memberikan layanan secara optimal.
“Dari total 65 rumah sakit di Aceh, saat ini 62 sudah beroperasi. Tersisa tiga rumah sakit swasta yang masih dalam proses pemulihan,” ujar Benjamin dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Benny menambahkan, pemulihan layanan di tingkat puskesmas masih terus dilakukan. Wamenkes menjelaskan, dari ratusan puskesmas yang tersebar di Aceh, masih terdapat sejumlah fasilitas yang belum dapat difungsikan akibat kerusakan berat.
“Ada beberapa puskesmas yang kondisinya rusak parah, terutama karena endapan lumpur yang tinggi, sehingga belum memungkinkan untuk melayani masyarakat,” ucap Benny.
Ia mengungkapkan, berbeda dengan Aceh, pemulihan fasilitas kesehatan di Sumatra Barat berlangsung lebih cepat. Seluruh rumah sakit dan puskesmas di provinsi tersebut telah kembali beroperasi. Sementara di Sumatra Utara, hanya empat puskesmas yang masih dalam tahap perbaikan.
Benny mengakatakan, bahwa memasuki lebih dari tiga pekan pascabencana, Kementerian Kesehatan kini mengalihkan fokus dari penanganan darurat ke pengendalian dan pencegahan penyakit. Kondisi kegawatdaruratan dinilai telah terlewati.
“Kami sekarang lebih fokus pada pencegahan penyakit pascabencana, seperti infeksi saluran pencernaan dan diare, yang biasanya meningkat setelah banjir,” ujar Benny.
Selain itu, Kemenkes juga melakukan penggantian alat kesehatan yang mengalami kerusakan serta memastikan ketersediaan obat-obatan esensial di daerah terdampak.
Benny menuturkan, untuk setiap provinsi terdampak bencana telah memiliki pusat krisis kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas kesehatan setempat. Pusat krisis tersebut berperan sebagai penghubung utama dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan.
“Pusat krisis ini penting untuk memastikan kebutuhan di daerah bisa cepat kami respon dan penanganan berjalan terkoordinasi,” tutur Benny.
Editor: Redaktur TVRINews