Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mendorong peran kader kesehatan sebagai ujung tombak pengendalian penyakit malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di kawasan IKN. Hal ini ditegaskan dalam Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD yang berlangsung di Multifunction Hall Kantor Bersama 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Pelatihan ini melibatkan pengelola hunian serta tim K3 dari berbagai paket pekerjaan di wilayah KIPP. Mereka dipersiapkan menjadi kader kesehatan yang bertugas memberikan edukasi masyarakat, melakukan pengendalian lingkungan, hingga pencegahan penyakit di area kerja masing-masing.
Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam memutus rantai penularan penyakit menular.
“Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Peran masyarakat menjadi kunci utama,” ujar Suwito dalam keterangannya dikutip pada Jumat, 10 April 2026.
Suwito menjelaskan bahwa malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles, sementara DBD melalui nyamuk Aedes aegypti. Ia menyebut wilayah KIPP IKN saat ini sudah tidak memiliki penularan malaria lokal, namun DBD tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.
“Jika vektornya dapat dikendalikan, maka penularan dapat dicegah,” kata Suwito.
Otorita IKN menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan sistem kewaspadaan dini, terutama di kawasan hunian dan area konstruksi yang berisiko tinggi akibat genangan air.
Senada dengan itu, perwakilan Kementerian Kesehatan, Bambang Siswanto, memaparkan program Kampung Bebas Jentik sebagai bagian dari upaya pengendalian vektor penyakit.
“Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang menggencarkan program ‘Kampung Bebas Jentik’, yang bertujuan mengendalikan vektor penyakit seperti malaria dan DBD,” ujarnya.
Bambang menegaskan bahwa pengendalian jentik nyamuk merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, dengan tenaga kesehatan sebagai pendamping teknis.
“Pengendalian jentik nyamuk bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Bambang.
Dalam sesi diskusi, tantangan di lapangan turut dibahas, terutama risiko genangan air di area konstruksi. Reza dari HSE Paket Proyek Yudikatif membagikan langkah antisipasi yang telah dilakukan di lokasi proyek.
“Kami di site proyek dan di paket-paket lainnya apabila ada pekerja baru masuk kami menerapkan sistem HSE induction atau screening kesehatan, menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, berasal dari daerah mana dan sebagainya,“ ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini, Otorita IKN akan menetapkan para peserta sebagai kader kesehatan resmi melalui surat keputusan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat upaya promotif dan preventif guna mewujudkan lingkungan IKN yang bebas dari ancaman malaria dan DBD.
Editor: Redaksi TVRINews