Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus berkomitmen untuk mendukung target pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026. Di mana, hal ini dilakukan melalui penguatan peran perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, riset, dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut, sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap capaian, efektivitas implementasi, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya orkestrasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
Di mana, ini merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sekaligus pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
Pemerintah sendiri menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada 2026, serta tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 5 persen pada 2029.
“Bapak ibu sekalian, alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun. Dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0.78% pada September 2025. Pada sekitar 0.48% penduduk miskin ekstrem alhamdulillah telah naik kelas,” jelas Menko Muhaimin kutip Rabu, 29 April 2026
Meski menunjukkan tren penurunan, Menko PM menyebut masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Tercatat lebih dari 774 ribu keluarga di kelompok desil 1 belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur.
Selain itu, masih ada 8,1 persen keluarga yang belum menerima bantuan, serta 60,2 persen keluarga desil 1 yang baru mendapatkan satu hingga dua program bantuan.
Dikesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menuturkan jika Kemdiktisaintek telah memberikan kontribusi melalui penguatan tridarma perguruan tinggi untuk mendukung implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.
“Sebagaimana arahan Pak Menteri, Kemdiktisaintek senantiasa mengarahkan program-program tridarma perguruan tinggi di setiap kampus untuk menjadi instrumen implementasi Astacita Presiden, terutama dalam pengentasan kemiskinan hingga mencapai angka 0,” ujar Wamen Fauzan.
Ia juga menekankan pentingnya perluasan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui berbagai skema bantuan.
“Kami percaya bahwa pendidikan adalah cara untuk mengubah taraf hidup lebih baik. Oleh karena itu, Kemdiktisaintek menekankan perluasan akses pendidikan tinggi bagi kelompok kurang mampu, melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), serta bantuan pembebasan biaya bagi keluarga prasejahtera. Hingga tahun 2025 jumat penerima KIP Kuliah terus meningkat dengan total lebih dari 1 juta mahasiswa,” jelas Wamen Fauzan.
Selain akses pendidikan, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Sekolah Unggul Garuda, Beasiswa Garuda, serta program pra-doktoral bagi dosen di wilayah afirmasi, termasuk daerah 3T.
Di bidang riset dan inovasi, Kemdiktisaintek mendorong kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia usaha dan masyarakat melalui program riset berdampak.
Sejumlah inovasi yang dihasilkan mencakup peningkatan produktivitas pertanian hingga pengembangan pangan lokal untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting di daerah prioritas, termasuk konsorsium perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur.
Tak hanya itu, kampus juga dilibatkan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui KKN Tematik serta pendampingan di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai bagian penting dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.
Editor: Redaksi TVRINews