TVRINews, Jakarta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan instruksi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengambil tindakan mitigasi terkait dugaan kebocoran data yang melibatkan 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Jokowi mengatakan bahwa insiden kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di sejumlah negara lain di seluruh dunia.
Kebocoran data, kata Jokowi, dapat disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan kata sandi serta banyaknya lokasi penyimpanan data yang tidak terjaga dengan baik.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut bahwa terjadi kebocoran data NPWP yang melibatkan beberapa tokoh penting, termasuk Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Adapun dugaan kebocoran data NPWP muncul setelah Teguh Apriantono, pendiri Ethical Hacker Indonesia, membagikan tangkapan layar dari situs Breach Forums, berupa sejumlah data pribadi, seperti NIK, NPWP, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan alamat email.
