dok. Kemendikdasmen
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Banten
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus memperluas implementasi program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah ke 34 provinsi pada 2026. Program ini menargetkan sekitar 3.500 anak tidak sekolah (ATS) agar dapat kembali mengakses pendidikan.
Perluasan tersebut merupakan kelanjutan dari uji coba PJJ yang dilakukan pada 2025, khususnya bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Program ini diharapkan menjadi solusi untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas di seluruh wilayah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa PJJ menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun sosial.
“Pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Pembelajaran harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini sulit mengakses pendidikan. PJJ menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan,”kata Mu’ti dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 April 2026.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelaksanaan PJJ. Salah satunya melalui pengembangan platform Rumah Pendidikan yang memungkinkan pembelajaran dapat diakses secara luas.
“Melalui digitalisasi, termasuk rencana pembangunan studio pembelajaran, guru terbaik dapat mengajar secara langsung kepada murid di berbagai daerah. Namun, pembelajaran tetap harus menyeimbangkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter,”lanjutnya.
Pada tahap awal, sebanyak 20 sekolah ditunjuk sebagai mitra dan pelaksana percontohan program. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan PJJ di Indonesia.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa perluasan PJJ bertujuan meningkatkan akses dan mutu pendidikan, terutama bagi kelompok yang membutuhkan layanan khusus.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, jumlah ATS jenjang pendidikan menengah saat ini mencapai sekitar 1,13 juta dari total sekitar 4 juta ATS secara nasional.
“PJJ diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan angka ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri yang banyak menampung anak pekerja migran,”ungkap Tatang.
Pada 2026, program ini melibatkan 21 sekolah induk, termasuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang berperan sebagai pusat koordinasi pelaksanaan PJJ, mulai dari penyediaan tenaga pengajar, materi pembelajaran, hingga penerbitan ijazah.
Selain itu, sebanyak 62 sekolah mitra juga dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, termasuk menyediakan fasilitas belajar luring dan pendampingan bagi peserta didik.
Melalui perluasan ini, pemerintah berharap semakin banyak anak Indonesia yang sebelumnya tidak bersekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan secara layak dan berkelanjutan.
Editor: Redaksi TVRINews