Menteri PKP, Maruarar Sirait (kedua dari kanan) (TVRINews/HO-Kementerian PKP)
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengumumkan peluncuran program perumahan masif di wilayah Papua yang akan dimulai pada 27 April 2026 di Sorong dan dilaksanakan serentak di enam provinsi.
Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto serta Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, setelah sebelumnya dilakukan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
"Program ini masif dan langsung bisa dijalankan," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Kamis, 16 April 2026.
Dalam tahap awal, pemerintah menargetkan pelaksanaan bedah rumah minimal 21.000 unit di 42 kabupaten/kota di Papua. Setiap daerah diperkirakan akan mendapatkan alokasi sekitar 500 unit rumah.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tanpa agunan dengan bunga rendah sekitar 6 persen per tahun.
"Presiden Prabowo adalah presiden pertama yang membuat KUR perumahan tanpa jaminan. Harusnya tidak ada lagi rentenir di Papua," tutur Maruarar.
Pemerintah turut meningkatkan kuota rumah subsidi secara nasional menjadi 350.000 unit dari sebelumnya 220.000 unit.
Di sisi lain, kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang tidak menampilkan catatan kredit di bawah Rp1 juta diharapkan dapat mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mengakses pembiayaan perumahan.
Tidak hanya pembangunan dan pembiayaan, Kementerian PKP juga akan melakukan penataan kawasan kumuh di tiga wilayah, yakni Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong. Seluruh program ini akan dijalankan berbasis data statistik yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik agar lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program tersebut sebagai langkah besar pemerintah dalam mengatasi persoalan hunian di Papua.
"Belum pernah ada program sedemikian masif, minimal 21.000 bedah rumah di Papua," kata Tito.
Ia menambahkan, program tersebut sangat membantu pemerintah daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan anggaran dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa dukungan data menjadi kunci agar program berjalan efektif. Data yang digunakan mencakup backlog kepemilikan rumah, rumah tidak layak huni, hingga data sosial ekonomi berbasis by name by address.
Berdasarkan data BPS, angka rumah tidak layak huni di Papua masih tergolong tinggi, terutama di Papua Pegunungan yang mencapai sekitar 89 persen dan Papua Tengah sekitar 67 persen.
"Kota Sorong memiliki jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di Papua Barat Daya, sehingga menjadi lokasi peluncuran program," ucap Amalia.
Editor: Redaktur TVRINews