TVRINews, Jakarta
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan memberikan tanggapan terkait perdebatan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di mana, ia meminta agar masyarakat tidak lagi memperdebatkan hal tersebut.
Lebih lanjut, ia menuturkan jika program MBG memiliki tujuan yang baik dan kini hanya memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Tak hanya itu, dengan tegas ia mengatakan bahwa fokus saat ini seharusnya diarahkan pada perbaikan tata kelola agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Saya kira MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu. Itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki,” kata Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait pelaksanaan program tersebut. Sebagai tindak lanjut, Dewan Ekonomi Nasional melakukan berbagai kajian, termasuk survei dan evaluasi terhadap implementasi MBG di lapangan.
Luhut menyebut hasil survei yang dilakukan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dengan margin of error sekitar tiga persen.
“Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel 3% margin errornya dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik,” ungkapnya.
Terkait pembiayaan program, Luhut menilai pengelolaan anggaran MBG saat ini sudah cukup efisien. Meski demikian, ia meyakini efisiensi dapat terus ditingkatkan seiring penyempurnaan sistem pelaksanaan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Sekarang anggaran cukup efisien. Kalau target semua, saya kira akan lebih efisien lagi ke depan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Dewan Ekonomi Nasional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Tadi kami juga diminta Presiden untuk Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi setiap dan melaporkan kepada Presiden,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga membantah pandangan sejumlah analis yang menilai program MBG dan program Koperasi Desa Merah Putih dapat membebani kondisi fiskal nasional.
Menurut Purbaya, kedua program tersebut dirancang dengan mekanisme yang fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
“Itu kan program itu fleksibel, MBG kan fleksibel. Anda lihat sendiri kan, Presiden amat fleksibel, di mana ketika diperlukan efisiensi, efisiensi dilakukan,” jelas Purbaya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan lembaga pemeringkat kredit S&P Global Ratings, perhatian utama bukan tertuju pada program-program pemerintah, melainkan terhadap sentimen yang berkembang di pasar.
“Waktu saya bertemu S&P terakhir, mereka sebetulnya tidak meributkan program-program itu. Yang dipertanyakan adalah sentimen negatif yang ada di market,” kata Purbaya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan pemerintah bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu program prioritas yang akan terus dievaluasi dan disempurnakan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
