Penulis: Nirmala Hanifah

---

TVRINews, Surabaya

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menegaskan bahwa rendahnya jumlah dosen bergelar doktor masih menjadi tantangan besar bagi penguatan riset nasional. Menurutnya, Indonesia tidak dapat mengejar ketertinggalan inovasi bila fondasi akademiknya masih rapuh.

Tak hanya itu, Stella juga menyoroti fakta bahwa hanya 25,7 persen dosen Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan doktoral. Angka itu dinilainya jauh dari cukup untuk menopang ambisi Indonesia menjadi pemain penting dalam riset dan teknologi.

“PhD bukan soal gelar. PhD menentukan seberapa kuat kontribusi kita di panggung riset global, dan itu pasti berkaitan dengan kekuatan ekonomi,” ujarnya dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2025 di Universitas Negeri Surabaya pada Jumat, 21 November 2025.

Stella menjelaskan bahwa jumlah publikasi ilmiah Indonesia memang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, ketika kualitasnya diukur berdasarkan standar internasional, posisinya masih tertinggal. Banyak riset tidak terhubung dengan isu-isu frontier yang sedang berkembang di pusat-pusat riset dunia.

“Kita menghasilkan banyak publikasi, tapi tidak semuanya dibaca komunitas ilmiah global. Itu terjadi karena para peneliti belum cukup terhubung dengan jejaring internasional,” bebernya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia menuturkan jika pemerintah harus meningkatkan kerja sama dengan berbagai universitas riset terkemuka dunia. 

Stella menyebut bahwa sejumlah kesepakatan dengan kampus di Uni Emirat Arab, Austria, Jerman, dan Hungaria kini diarahkan untuk membuka kursi PhD bagi dosen Indonesia.

Ia juga mengakui, bahwa dosen Indonesia sebenarnya memiliki kapasitas yang baik, namun belum mendapatkan pengalaman riset kelas dunia yang diperlukan untuk menembus kampus-kampus bergengsi. 

Terlebih, banyak akademisi juga belum terpapar pada topik riset unggulan internasional, sehingga rekam jejak ilmiahnya kurang menarik di mata kampus tujuan.

“Masalah kita bukan kurang pintar. Kita kurang kesempatan, kurang persiapan, dan kurang exposure. Dan itu yang sedang kami benahi,” ujarnya.

Selain itu, Stella turut menyinggung kebijakan baru yang akan mempermudah diaspora doktoral untuk kembali bekerja di Indonesia.

“Diaspora kita meminta agar penyetaraan ijazah tidak dipersulit. Dan itu yang sedang kami sederhanakan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan akademisi Indonesia yang menempuh pendidikan doktor di luar negeri dapat segera mengajar dan berkontribusi ketika kembali.

“Mereka yang selesai PhD di luar harus bisa langsung diakui. Jangan dibuat rumit. Kita butuh mereka untuk memperkuat perguruan tinggi,” ujarnya.

Selain penyetaraan ijazah, Stella juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan skema baru agar insentif riset dapat diterima langsung oleh para peneliti.

“Kalau tidak ada insentif langsung, semangat riset tidak akan tumbuh. Kita harus menghargai para peneliti yang bekerja di bidang kompetitif,” katanya.

Ia mengakui bahwa saat ini belum seluruh dana riset dari APBN dapat diberikan langsung sebagai insentif. Namun, perubahan aturan terus diperjuangkan agar peneliti mendapatkan penghargaan sesuai kontribusinya.

“Belum semuanya bisa kami lakukan. Belum separuh dari dana APBN murni dapat dipakai untuk insentif langsung. Namun itu sedang kami perjuangkan, dan tidak akan berhenti,” tegasnya

---

Editor: Redaktur TVRINews