Penulis: Krisafika Taraisya Subagio

---

TVRINews, Jakarta

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa kasus meninggalnya seorang ibu hamil di Papua usai ditolak sejumlah rumah sakit bukan hanya persoalan lokal, tetapi cerminan masalah sistem kesehatan yang juga terjadi di banyak daerah lain.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebut insiden ini menjadi alarm nasional untuk mempercepat pembenahan layanan kesehatan, terutama di luar Jawa.

Menkes menyampaikan, hasil investigasi yang dilakukan pihaknya menemukan empat persoalan krusial yang berkontribusi pada kegagalan penanganan pasien di Papua. Mulai dari minimnya dokter spesialis, sarana prasarana yang tidak optimal, hingga sistem rujukan yang semrawut.

"Realitas di Papua bukan kasus tunggal. Daerah lain di Indonesia, terutama wilayah 3T, mengalami situasi yang sama yaitu kekurangan dokter spesialis, fasilitas terbatas, dan tata kelola layanan kesehatan yang belum berjalan disiplin," ujar Budi dalam keterangannya, dikutip dari YouTube Kemenkes, Jumat 28 November 2025.

Krisis Dokter Spesialis Bukan Hanya di Papua

Kemudian Menkes menjelaskan, kekurangan dokter spesialis terutama obgyn, anestesi, dan dokter anak, masih menjadi problem nasional. Banyak daerah bergantung pada sistem kontrak jangka pendek, sehingga tidak ada keberlanjutan dalam pelayanan.

Kondisi ini ikut memperparah situasi ketika pasien membutuhkan tindakan darurat, seperti pada kasus ibu hamil tersebut.

"Papua hanya etalase dari masalah yang lebih luas," tegasnya.

Rujukan Berlapis yang Kacau: Fenomena Umum di Daerah

Kasus penolakan berlapis oleh lima rumah sakit di Papua menggambarkan betapa lemahnya koordinasi rujukan yang sudah menjadi keluhan umum di banyak daerah. Mulai dari ruang perawatan penuh, dokter tidak tersedia, hingga operasi tidak bisa dilakukan karena renovasi.

"Ini bukan hanya soal fasilitas di Papua. Sistem rujukan nasional di banyak daerah perlu dibenahi total, baik dari sisi kesiapan RS, SDM, maupun SOP," ucapnya 

Pelanggaran SOP Darurat Masih Terjadi di Banyak Tempat

Dalam kasus Papua, pasien emergensi sempat diminta proses administrasi sebelum ditangani, sebuah pelanggaran serius. Menkes menegaskan bahwa temuan serupa juga berulang di sejumlah wilayah lain.

"SOP darurat itu jelas yaitu nyawa dulu, administrasi belakangan. Kami akan memberikan teguran keras hingga sanksi jika aturan ini diabaikan," ungkapnya.

Pemerintah Percepat Akselerasi Dokter Spesialis Lokal

Untuk mengatasi isu struktur kesehatan yang timpang, pemerintah mempercepat program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, termasuk penugasan putra-putri daerah. Kemenkes juga memperluas jejaring hingga 500 rumah sakit pendidikan sesuai arahan Presiden.

"Solusi tidak bisa instan. Tapi kita pastikan sistemnya diperbaiki agar kejadian seperti di Papua tidak terus berulang, di manapun di Indonesia," tuturnya.

Papua Jadi Fokus Monitoring

Dalam waktu dekat, Kemenkes akan melakukan monitoring intensif selama tiga bulan untuk memastikan pembenahan berjalan, terutama terkait layanan ibu dan anak.

---

Editor: Redaksi TVRINews