TVRINews, Jakarta
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk memperluas kesempatan kerja luar negeri yang prosedural, sekaligus memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari hulu hingga hilir. Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KP2MI dan Majelis Nasional KAHMI di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Menteri P2MI, Mukhtarudin mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelindungan dan kapasitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
"Ini bagian dari sinergi kita untuk memperkuat sisi pelindungan pekerja migran Indonesia. Kita ingin membangun ekosistem pelindungan yang holistik, dari hulu sampai ke hilir," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Senin, 9 November 2026.
Mukhtarudin menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan dua arahan utama kepada KP2MI, yakni meningkatkan kualitas pelindungan PMI pada seluruh tahapan migrasi dan meningkatkan kompetensi pekerja migran agar mampu bersaing di pasar kerja global.
Peningkatan kompetensi tersebut diarahkan untuk mendorong transformasi PMI dari tenaga kerja berketerampilan rendah (low skill) menjadi tenaga kerja berketerampilan menengah dan tinggi (medium-high skill).
"Orientasi kita sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas pekerja migran. Kita ingin lebih banyak pekerja migran Indonesia masuk ke sektor formal dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja global," tutur Mukhtarudin.
Salah satu program prioritas yang mendukung agenda tersebut adalah SMK Go Global, program direktif Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyiapan 500.000 pekerja migran Indonesia dengan keterampilan dan kompetensi global selama periode 2026–2029.
Melalui program ini, pelatihan dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional, baik berdasarkan permintaan tenaga kerja (job order) maupun tren penempatan PMI di negara tujuan.
Mukhtarudin menegaskan, pemerintah terus memperkuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai skema penempatan, yakni Government to Government (G to G), Private to Private (P to P), maupun perseorangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara itu, Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Zulfikar, KAHMI memiliki sumber daya manusia dan jaringan organisasi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama dengan KP2MI.
"Kami memiliki banyak sumber daya yang bisa digunakan. Karena dipercaya untuk ikut berperan, kami siap melaksanakan apa yang nantinya menjadi ruang lingkup dalam MoU ini," kata Zulfikar.
Dalam MoU tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama, di antaranya pemetaan potensi tenaga kerja dan penjaringan calon PMI melalui jaringan KAHMI di daerah maupun perguruan tinggi.
Kerja sama juga mencakup fasilitasi pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan sesuai standar kompetensi serta kebutuhan negara penempatan, pemberdayaan sosial dan ekonomi PMI beserta keluarganya, serta sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman. Selain itu, KAHMI akan turut mendukung pendampingan dan pelindungan hukum bagi PMI melalui optimalisasi jaringan praktisi dan tenaga ahli hukum yang dimiliki organisasi tersebut.
Dalam pembagian peran, KP2MI akan menyediakan informasi lowongan kerja resmi, standar kompetensi, dan data acuan, sekaligus mengoordinasikan fasilitasi pelindungan serta advokasi PMI. Adapun KAHMI akan mengoptimalkan jaringan organisasi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, praktisi hukum, dan jejaring pemberdayaan ekonomi untuk mendukung implementasi program.
Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut audiensi KP2MI dan KAHMI pada 19 Oktober 2026. Selanjutnya, kedua pihak akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antarunit terkait serta melakukan koordinasi berkala untuk menyinkronkan program dan rencana aksi.
Mukhtarudin berharap, kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi dapat diwujudkan melalui program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
Dengan dukungan jaringan intelektual, profesional, dan kelembagaan KAHMI, KP2MI optimistis perluasan akses kerja luar negeri yang prosedural, peningkatan daya saing tenaga kerja, serta penguatan pelindungan PMI dapat berjalan semakin optimal.
