Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga pagi ini, tercatat sebanyak 8.344 SPPG telah terbentuk, yang seluruhnya dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah bersama Kemendagri dan Kementerian PU di Gedung BGN, Jakarta, Kamis 18 September 2025.
“Alhamdulillah sampai pagi ini sudah ada 8.344 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan itu 100 persen didanai oleh dana masyarakat. Jadi ini kontribusi masyarakat yang luar biasa,” ujar Kepala BGN.
BGN sendiri memiliki anggaran sebesar Rp6 triliun untuk membangun 1.542 SPPG, namun hingga kini pembangunan fisik belum dapat dimulai karena masih dalam proses administrasi dan perencanaan.
SKB yang ditandatangani hari ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempercepat realisasi pembangunan. Kepala BGN juga mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR telah menyatakan komitmennya untuk mendukung melalui alokasi dana tambahan, khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil.
Kepala BGN menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan dua strategi utama dalam mempercepat pembangunan SPPG:
1. Strategi aglomerasi, yang mengandalkan kolaborasi dengan berbagai mitra seperti TNI, Polri, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU, serta pihak-pihak swasta yang peduli terhadap pemenuhan gizi nasional. Pembangunan SPPG melalui skema ini didanai oleh mitra, dan setelah selesai, unit layanan akan bermitra dengan BGN untuk mendapatkan insentif operasional.
Hingga saat ini, telah terdaftar hampir 29.000 SPPG dari target 25.000 SPPG di daerah aglomerasi, dengan masing-masing memiliki lebih dari 1.000 penerima manfaat. Proses verifikasi terus berjalan dengan cepat. “Setiap hari rata-rata kami bisa verifikasi antara 100 sampai 150 SPPG. Itu dilakukan oleh ratusan tim dari pagi hingga malam,” jelas Kepala BGN.
2. Strategi daerah terpencil, ditujukan untuk wilayah yang tidak terjangkau mitra dan memiliki penerima manfaat di bawah 1.000 orang. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan pembentukan satgas di setiap pemerintah daerah. Satgas ini bertugas mendata kebutuhan SPPG dan mempercepat pembangunan dengan dukungan dana APBN serta Kementerian PUPR.
Pentingnya pembangunan SPPG tidak hanya dalam hal pelayanan gizi, tetapi juga menjadi instrumen penyerapan anggaran BGN. “Setiap kali satu SPPG berdiri, maka Rp1 miliar akan terserap dalam satu bulan. Jadi kalau sudah ada 8.344, dalam 10 hari ke depan BGN akan menyerap tambahan kurang lebih Rp8,3 triliun,” ungkapnya.
Dengan target 14.000 SPPG pada September, namun realistis diperkirakan mencapai 10.000 SPPG, BGN optimistis akan mampu menyerap anggaran hingga Rp10 triliun untuk bulan September saja. Ia juga menyebut kemungkinan penggunaan dana cadangan untuk memastikan program tetap berjalan optimal.
Penandatanganan SKB ini menjadi simbol komitmen kuat antarinstansi untuk mewujudkan percepatan pembangunan SPPG secara nasional. “Hari ini kita berkumpul bertiga – BGN, Kementerian PU, dan Kemendagri – untuk mempercepat proses ini. Insya Allah, target 25.000 SPPG di aglomerasi dan 6.000 di daerah terpencil bisa tercapai,” pungkas Kepala BGN.
Pemerintah berharap kehadiran SPPG dapat menjadi garda depan dalam penanganan permasalahan gizi di masyarakat, serta menjadi pondasi penting menuju generasi Indonesia yang lebih sehat dan kuat.
Editor: Redaksi TVRINews