Dok. Kemenhub
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengingatkan potensi cuaca ekstrem di perairan jelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Gelombang tinggi, angin kencang, serta hujan lebat diprediksi dapat mengganggu keselamatan pelayaran.
“Karena itu, seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan unit pelaksana di lapangan harus siaga 24 jam tanpa kompromi,”kata Dudy dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 Desember 2025.
Berdasarkan survei pergerakan masyarakat, sekitar 2,62 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut selama periode Nataru. Menhub menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama.
“Keselamatan bukan sekadar prioritas, tapi harga mati. Keselamatan terbaik adalah yang tidak disadari karena tidak ada insiden,”jelasnya.
Menhub Dudy juga menyinggung insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali serta kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara sebagai pengingat pentingnya standar keselamatan yang ketat.
Pada rapat ini, Menhub meminta evaluasi menyeluruh dari seluruh jajaran untuk mengidentifikasi risiko lapangan dan merumuskan langkah inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sejumlah instruksi utama disampaikan, antara lain:
* Pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check) harus lebih ketat dan menyeluruh.
* Pengawasan kelebihan muatan diperkuat.
* Kesiapsiagaan SAR dan keamanan pelayaran ditingkatkan.
* Koordinasi dengan BMKG dan instansi terkait dilakukan secara real-time.
“Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberi izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus disampaikan dengan cepat dan jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, Menhub memberikan apresiasi atas komitmen Ditjen Perhubungan Laut yang terus mendorong digitalisasi layanan kemaritiman melalui MaritimHub. Platform ini menghadirkan layanan terpadu lintas direktorat, termasuk persetujuan kerja keruk, pengelolaan barang berbahaya, sertifikat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), registrasi fasilitas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP), hingga uji pertama Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).
Menurut Menhub, digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menciptakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan dipercaya.
“Keselamatan adalah fondasi, namun pelayanan adalah wajah kita. Digitalisasi harus memberi kemudahan, bukan menambah kerumitan,”jelasnya.
Tahun ini, Ditjen Perhubungan Laut juga memasuki fase transisi penting terkait peralihan tugas Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) dari Ditjen Perhubungan Darat. Perubahan ini bertujuan memperkuat peran Perhubungan Laut dalam memastikan konektivitas nasional, termasuk layanan penyeberangan antarpulau.
“Saya berharap seluruh jajaran menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan siap menghadapi dinamika di lapangan,”pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Mashyud, serta para pimpinan tinggi madya Kementerian Perhubungan.
Editor: Redaktur TVRINews