Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Medan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, serta pengendalian inflasi yang konsisten.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan.
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menilai kemajuan daerah.
Ia menilai capaian ekonomi Sumut sudah tergolong baik, namun masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu terus ditingkatkan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya menghasilkan dampak terbatas, sementara pertumbuhan yang lebih tinggi akan memberikan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS kabupaten/kota,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 23 April 2026.
Tito menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Pemerintah daerah diminta memanfaatkan data secara rinci untuk mengidentifikasi persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah, sehingga program yang disusun lebih tepat sasaran.
Selain itu, pengelolaan APBD juga dinilai berperan strategis sebagai stimulus ekonomi. Ia menegaskan realisasi anggaran harus optimal agar perputaran uang di masyarakat meningkat dan mendorong aktivitas sektor swasta.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani masyarakat.
Menurutnya, daerah yang kuat secara fiskal adalah daerah yang mampu mengandalkan PAD, bukan semata bergantung pada transfer pemerintah pusat. Untuk itu, ia mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.
“Kalau swastanya enggak hidup jangan pernah berpikir daerah itu akan melompat maju. Belanja pemerintah tidak cukup untuk menciptakan lompatan,” tegasnya.
Di sisi lain, Tito juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari stabilitas ekonomi. Ia menilai inflasi sangat memengaruhi biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Ia mengingatkan kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memicu keresahan sosial jika tidak dikendalikan. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif memantau harga dan menjaga ketersediaan barang di pasar.
“Kalau kita bicara biaya hidup penting, jawabannya jaga stabilitas harga, yaitu jaga indikator inflasi,” tutur Tito.
Editor: Redaksi TVRINews