Wamenko Polkam Tekankan Sinkronisasi Visi Pusat dan Daerah dalam Retret Gelombang II
Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jatinangor
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus telah menyampaikan arahan penting terkait dengan tugas-tugas para kepala daerah di daerah masing-masing dalam kegiatan retret gelombang kedua yang diselenggarakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Selasa, 23 Juni 2025 hari ini
Dimana, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geostrategi global yang terus berkembang.
Menurut Lodewijk, tantangan geopolitik dan geostrategi saat ini harus dijawab dengan kebijakan yang sejalan dari pusat hingga daerah.
Ia menekankan bahwa visi dan misi kepala daerah harus selaras dengan visi besar pemerintah pusat, khususnya visi Indonesia Maju 2045 yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Visi dan misi kepala daerah harus inline dengan visi nasional. Tujuannya agar kebijakan dari pusat dapat mengalir tegak lurus ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga capaian pembangunan bisa bersinergi,” ujar Lodewijk kepada awak media
Ia juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang memerlukan kerja sama dan dukungan kuat dari seluruh wilayah. Lodewijk menyebut bahwa terdapat dua provinsi yang pada triwulan pertama 2025 mencatatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 22 persen.
“Sebagaimana dirilis oleh BPS inj menjadi bukti bahwa dengan sinergi yang kuat, target nasional bisa dicapai,” jelasnya
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan langkah-langkah konkret pemerintah dalam mendukung kerja kepala daerah, termasuk pembentukan sembilan desk (deks) tematik dan satu Satuan Tugas (Satgas) Terpadu oleh Kemenko Polhukam.
Desk-deks tersebut mencakup berbagai isu strategis seperti pemberantasan korupsi, pencegahan narkoba, perjudian online, perlindungan tenaga kerja Indonesia, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Desk ini dibentuk untuk melindungi dan mendukung kepala daerah agar bisa bekerja secara optimal,” bebernya
Satgas Terpadu yang telah dibentuk juga memiliki mandat khusus untuk melindungi kepala daerah dari berbagai bentuk gangguan, termasuk aksi premanisme maupun tekanan dari ormas yang dapat menghambat investasi di daerah.
Tak kalah penting, Lodewijk mengingatkan kepala daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan pasca pilkada.
Ia mengakui bahwa masih terdapat ketegangan antara pendukung di sejumlah daerah, namun hal tersebut harus segera diatasi agar pembangunan daerah tidak terganggu.
“Dengan stabilitas politik dan keamanan yang terjaga, kita bisa meningkatkan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal,” tandasnya.
Editor: Redaktur TVRINews