Penulis: Fityan

---

TVRINews-Davos, Swiss

Menteri Luar Negeri RI menegaskan fokus utama keanggotaan Indonesia adalah kemerdekaan Palestina dan stabilisasi keamanan di Jalur Gaza.

Indonesia secara resmi menyatakan bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk Jalur Gaza, sebuah inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata Jakarta dalam mendorong kemerdekaan Palestina dan mengakhiri eskalasi konflik di kawasan tersebut.

Keputusan tersebut ditandai dengan penandatanganan Piagam BoP oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Kamis 22 Januari 2026, dengan disaksikan langsung oleh Presiden Trump.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia merupakan manifestasi dari diplomasi aktif yang konstruktif. 

Menurutnya, BoP akan menjadi instrumen penting dalam penyelesaian konflik, khususnya melalui pengawasan administrasi dan rekonstruksi di Gaza pasca-perang.

"Partisipasi Indonesia merupakan wujud dari langkah strategis dan konkret dalam mendukung kemerdekaan Palestina, serta percepatan penyelesaian konflik di Gaza dalam waktu dekat," ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat 23 januari 2026.

Mekanisme Transisi dan Rekonstruksi

Dewan Perdamaian ini dibentuk berdasarkan Rencana Komprehensif yang diusulkan oleh Presiden Trump, yang mencakup 20 poin kesepakatan dan telah diperkuat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. 

Berdasarkan resolusi tersebut, BoP akan berfungsi sebagai entitas pemerintahan transisi dengan kepribadian hukum internasional.

Sugiono merinci bahwa badan ini nantinya akan diisi oleh unsur-unsur teknokrat yang bertugas menjalankan fungsi administrasi, stabilisasi keamanan, serta rehabilitasi infrastruktur di Gaza secara bertahap.

"BoP adalah badan yang mengawasi pemerintahan transisi di Palestina untuk melakukan fungsi-fungsi administrasi di Gaza," jelas Sugiono.

Mendorong Solusi Dua Negara

Selain aspek administratif, Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar pada dampak kemanusiaan jangka pendek. 

Menlu Sugiono mendesak agar pintu perbatasan Rafah di Mesir segera dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan dalam satu pekan ke depan. Selain itu, pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) menjadi agenda krusial dalam peta jalan perdamaian ini.

Bagi Jakarta, keterlibatan dalam BoP tetap berpijak pada prinsip diplomasi yang konsisten, yakni pencapaian kedaulatan penuh bagi Palestina melalui Solusi Dua Negara (Two-State Solution).

"Kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Palestina adalah sesuatu yang terus Indonesia perjuangkan. Board of Peace merupakan alternatif konkret saat ini untuk mencapai aspirasi tersebut," tegas Menlu.

Langkah ini juga dipandang sebagai pengakuan global terhadap posisi diplomatik Indonesia di panggung internasional. 

Kehadiran Indonesia dalam dewan yang diketuai langsung oleh Presiden AS tersebut mempertegas pengaruh Jakarta dalam menentukan arah perdamaian di kawasan Timur Tengah.

---

Editor: Redaktur TVRINews