Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa inflasi pada Januari 2026 masih berada dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi secara tahunan atau year on year tercatat sebesar 3,55 persen.
Meski angka tersebut sedikit berada di atas target inflasi nasional 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen atau dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen, Mendagri meminta agar kondisi ini tidak disikapi secara berlebihan.
“Tidak perlu khawatir, karena angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa yang sebenarnya,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah.
Rapat tersebut digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menjelaskan penyumbang terbesar inflasi tahunan Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan kontribusi sebesar 1,72 persen. Dari kelompok tersebut, tarif listrik menyumbang inflasi paling besar, yakni 1,49 persen.
Menurut Tito, kenaikan tersebut bersifat semu karena dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan subsidi listrik. Pada Januari 2026, tarif listrik berada pada kondisi normal tanpa subsidi, sedangkan pada Januari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi sebesar 50 persen.
“Sehingga seolah-olah terjadi kenaikan harga listrik, padahal sebenarnya tidak,” kata Tito.
Untuk melihat kondisi inflasi yang lebih mencerminkan situasi riil di masyarakat, Mendagri menekankan pentingnya memperhatikan inflasi bulanan atau month to month. Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 justru mencatat deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025.
Deflasi tersebut terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan sebesar 0,30 persen.
“Ini berita bagus. Artinya, harga barang dan jasa yang sebelumnya terdorong naik oleh momentum Natal dan Tahun Baru, kini turun pada Januari,” kata Tito.
Meski demikian, Mendagri tetap mengingatkan pemerintah daerah yang mencatat inflasi relatif tinggi agar melakukan langkah pengendalian secara aktif.
Ia juga meminta daerah mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas strategis seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras di beberapa wilayah.
Selain pengendalian harga, Tito menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan daerah, terutama bagi wilayah yang rawan bencana.
Ia mencontohkan pengalaman di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang sempat mengalami gangguan distribusi akibat bencana sehingga memicu kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.
“Daerah yang rawan logistik harus memiliki ketahanan pangan, baik secara mandiri maupun melalui stok. Minimal untuk kebutuhan tiga bulan,” tutur Tito.
Editor: Redaktur TVRINews