(TVRINews/HO-Kementerian PKP)
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan kesiapannya untuk mundur dari kabinet jika Program 3 Juta Rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tak tercapai. Hal itu disampaikan Ara di hadapan Komisi V DPR RI saat membahas capaian program perumahan nasional, Senin, 19 Mei 2025.
“Saya diberikan target, dan semua daya upaya saya kerahkan untuk mencapainya. Tapi jika hasilnya tidak sesuai harapan, saya siap menerima keputusan Presiden, termasuk jika harus diganti,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.
Ara mengakui posisinya hanya sebagai pembantu presiden yang bertugas menjalankan visi dan misi kepala negara. Ia optimistis target 3 juta rumah bisa diwujudkan, meski di tengah rapat sejumlah anggota dewan mempertanyakan peta jalan dan realisasi program tersebut.
Baca Juga: Ketua Komisi II DPR RI: Mafia Tanah Bisa Diberantas Jika Aturan Diperkuat
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti ketidakjelasan indikator dan anggaran dalam roadmap yang dipaparkan. Ia menyebut Kementerian PKP baru mengupayakan penyediaan sekitar 2,2 juta unit rumah, namun belum disertai perincian biaya maupun pelaksanaannya.
“Ini sudah bulan Mei, sementara 2,2 juta unit masih disebut sebagai upaya, belum ada anggaran dan eksekusinya. Jadi ini masih belum jelas,” ucap Yanuar.
Sementara itu, anggota Komisi V lainnya, Haryanto, menilai rencana tersebut masih sebatas klaim. Ia mempertanyakan detail perencanaan dan sumber pembiayaan baik dari APBN maupun sektor swasta.
“Kita sudah memasuki pertengahan tahun, tetapi realisasi di lapangan masih minim. Butuh kerja ekstra keras agar target ambisius ini tidak berakhir seperti program sebelumnya yang hanya menargetkan 1 juta unit saja dan belum terpenuhi,” tutur Haryanto.
Sedangkan, anggota Komisi V dari fraksi lain, Reni Astuti juga mencatat bahwa dari 3 juta target, baru sekitar 7 persen yang terealisasi selama lima bulan pertama tahun ini, sekitar 210 ribu unit.
“Kalau tren ini berlanjut dan tidak ada percepatan signifikan, maka hingga akhir Desember 2025 pun kita baru bisa menyentuh angka 21 persen,” ujar Reni.
Editor: Redaktur TVRINews