Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPHN Kemenkumham), Profesor Widodo Ekatjahjana membuka malam puncak kegiatan Paralegal Justice Awards 2023 yang berlangsung di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis, 1 Juni 2023.
Pada acara tersebut Widodo berpesan bahwa kegiatan ini bukanlah ajang perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah kepala desa dan lurah dalam memberikan pelayanan hukum.
“Paralegal Justice bukanlah semata-mata ajang perlombaan menang atau kalah melainkan wadah dalam membangun spirit dan motivasi kepada kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum, menjadi pengayom masyarakat serta dalam rangka mengimplementasikan kebijakan negara berupa restorative justice dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,” kata Widodo, Kamis, 1 Juni 2023.
Baca Juga : Malam Ini Ratusan Kepala Desa Akan Terima Anugerah Paralegal Justice Award 2023
Widodo menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pertama menjawab tantangan pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia yang belum dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum serta diperlukan peran para legal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum,” ucap Widodo.
Selain itu, Widodo menyebut kegiatan ini juga untuk memberikan apresiasi kepada kepala desa/lurah yang telah berperan dalam menyelesaikan konflik-konflik di wilayahnya.
Lebih lanjut, penghargaan yang diberikan dalam acara ini termasuk Penghargaan Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita, yang dipilih melalui voting daring oleh masyarakat.
Kajian Legal Needs Survey oleh IJRS dan BPHN pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang mengalami masalah hukum cenderung mencari bantuan dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.
Oleh karena itu, peran paralegal, termasuk kepala desa dan lurah, sangat penting dalam menyelesaikan masalah hukum di desa.
Sebagai informasi, Paralegal Justice Award 2023 merupakan anugerah yang diberikan kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya yang telah secara nyata berperan sebagai “hakim perdamaian” dalam penyelesaian konflik, sengketa, yang ada di masyarakat, serta membuat keadaan desa menjadi aman, damai, dan sadar hukum, sehingga tercipta iklim investasi, pariwisata, dan lapangan kerja yang baik di wilayah tersebut.
Kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta dan merupakan bentuk kerja bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Mahkamah Agung (MA) serta didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Editor: Redaktur TVRINews