TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Provinsi Bali secara daring di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul meminta seluruh pemerintah daerah di Bali untuk mengebut pembangunan dan persiapan Sekolah Rakyat demi menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Arahan ini disampaikan usai kunjungan kerja Presiden ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada 7 Juni lalu. Rakor yang dipimpin Mensos ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Robben Rico dan Kepala Pusdiklatbangprof Afrizon Tanjung, serta diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
Ada dua langkah utama yang dikebut dalam rakor ini terkait optimalisasi Sekolah Rakyat di Provinsi Bali. Pertama, mengenai penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan. Kedua, fokus pada pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Saat ini, salah satu gedung permanen Sekolah Rakyat sedang dikebut pembangunannya di Kabupaten Karangasem, Bali, dengan progres yang telah mencapai sekitar 80 persen.
“Alhamdulillah, di Kabupaten Tabanan, kita telah menyelenggarakan Sekolah Rakyat Rintisan, yaitu SRMP 17 Tabanan. Sekolah ini sudah berjalan lebih dari 10 bulan, dan telah berjalan dengan baik,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menyampaikan, setelah dikunjungi Presiden, perkembangan para siswa terlihat makin jelas. Para siswa menjadi lebih disiplin, lebih bugar, dan lebih percaya diri. Oleh karena itu, percepatan pembangunan sangat diperlukan agar dampaknya bisa segera dirasakan di wilayah lain.
Sejak awal, Presiden menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Khusus untuk Provinsi Bali, targetnya adalah sembilan titik baru agar Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota dengan cepat.
Terkait ketersediaan tempat, lahan untuk Sekolah Rakyat permanen harus segera disiapkan oleh pemerintah daerah. Gedung terbengkalai atau aset pemerintah yang tidak terpakai juga diminta untuk dimanfaatkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat rintisan atau kelas sementara agar program bisa langsung berjalan.
Mengenai zonasi siswa, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang berdiri di lahan milik pemerintah provinsi dapat menerima siswa dari seluruh Bali. Sementara Sekolah Rakyat di lahan milik pemerintah kabupaten/kota diutamakan untuk warga dari kabupaten/kota yang bersangkutan.
“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bali yang telah menyediakan lahan pertama sehingga gedung permanen Sekolah Rakyat dapat dibangun. Terima kasih atas peran serta Pemerintah Provinsi Bali dalam menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk mengambil peran koordinasi aktif dalam percepatan usulan Sekolah Rakyat, serta mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali untuk bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden melalui kerja bersama.
“Mari kita sambut arahan Bapak Presiden untuk melakukan optimalisasi dan percepatan penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui kerja bersama. Jika dimungkinkan, kita dapat menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini,” ajak Gus Ipul.
Merespons instruksi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan siap mengebut rencana pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa titik di Provinsi Bali.
Dalam rakor tersebut, sejumlah kabupaten/kota turut melaporkan perkembangan persiapan lahan mereka. Kabupaten Jembrana mengusulkan lahan sekitar 5,9 hektare yang saat ini masih dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu, Kabupaten Bangli telah mengusulkan lahan, namun luasnya masih belum sesuai dengan persyaratan sehingga perlu penyesuaian cepat di lapangan. Kabupaten Buleleng sedang melakukan inventarisasi aset, termasuk bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berpotensi digunakan.
Di sisi lain, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Badung juga sedang bergerak mencari serta mengecek kesesuaian aset lahan yang ada di daerah masing-masing.
Menanggapi laporan-laporan tersebut, Gus Ipul kembali menekankan pentingnya kerja keras dari seluruh pemerintah daerah demi percepatan khusus di wilayah Bali.
“Khusus untuk Bali, Presiden berharap ada percepatan. Untuk gedung permanen ini, kami mohon seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali berusaha keras,” ujar Gus Ipul menutup pertemuan.
