Penulis: Fityan
TVRINews – Makassar
Badan Gizi Nasional Kucurkan Rp249 Triliun ke Tingkat Lokal Melalui Satuan Pelayanan.
Inisiatif nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di tingkat akar rumput.
Dengan total alokasi fiskal mencapai Rp268 triliun, intervensi ini tidak hanya berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menciptakan perputaran modal masif di wilayah lokal.
Berdasarkan data yang dirilis oleh laman resmi BGN, Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa sebagian besar anggaran tersebut, yakni sekitar Rp248 triliun hingga Rp249 triliun, didistribusikan langsung ke daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mekanisme ini memastikan dana terserap secara produktif di pasar domestik melalui pengadaan bahan baku pangan lokal.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa setiap unit SPPG menjadi episentrum aktivitas ekonomi dengan pengelolaan dana mencapai Rp1 miliar per bulan.
Strategi ini sengaja dirancang untuk memutus rantai distribusi yang panjang dan memperkuat kemandirian pangan di tingkat regional.
"Dana itu kita alirkan langsung ke daerah melalui virtual account di setiap SPPG. Sekitar 248–249 triliun mengalir ke bawah dan dibelanjakan di daerah," ujar Dadan saat berbicara dalam Forum U25 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) di Makassar, dikutip Rabu 28 april 2026.
Kemandirian Pangan dan Penyerapan Produk Lokal
Data internal BGN menunjukkan bahwa sekitar 70 persen dari anggaran di setiap unit SPPG dialokasikan khusus untuk belanja bahan baku.
Menariknya, 95 persen dari kebutuhan tersebut dipasok dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang berada di radius sekitar satuan pelayanan.
Dadan menegaskan bahwa program ini secara inheren mendukung kedaulatan pangan wilayah. "Program makan bergizi ini identik dengan kemandirian pangan lokal, karena hampir seluruh kebutuhan dipasok dari dalam daerah," tuturnya.
Sebagai ilustrasi, di Jawa Barat yang memiliki sekitar 6.200 unit SPPG, perputaran uang diestimasikan menembus angka Rp6 triliun setiap bulannya.
Skala peredaran uang ini memicu efek pengganda (multiplier effect) yang menjaga stabilitas harga komoditas di tingkat petani serta menggairahkan produktivitas pelaku usaha kecil.
Dampak Terhadap Indikator Sosial
Selain aspek nutrisi dan ekonomi makro, program MBG mulai memberikan sinyal positif terhadap data kesejahteraan sosial.
Laporan dari berbagai wilayah menunjukkan adanya tren perbaikan pada indikator fundamental, termasuk penurunan angka pengangguran dan pengentalan daya beli masyarakat.
"Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, gini ratio mulai menyempit, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun karena uang beredar di masyarakat," pungkas Dadan.
Melalui integrasi kebijakan gizi dan penguatan ekonomi lokal, pemerintah optimistis bahwa program ini akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh penjuru tanah air.
Editor: Redaktur TVRINews