TVRINews - Jakarta
Komisi VII DPR RI meminta Lembaga Penyiaran Publik TVRI memperkuat strategi komunikasi dan jangkauan siaran digital guna mengoptimalkan dampak ekonomi nasional menjelang turnamen.
Langkah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) yang berhasil mengamankan hak siar eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 mendapat apresiasi sekaligus catatan kritis dari parlemen.
Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama sejumlah lembaga penyiaran negara di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Selasa 9 Juni 2026.
Kendati mengantongi hak tayang penuh untuk turnamen sepak bola terbesar sejagat tersebut, TVRI dinilai belum optimal dalam membangun atmosfer dan euforia di tengah masyarakat.
Minimnya publikasi dinilai dapat mereduksi potensi dampak ekonomi berantai yang seharusnya bisa dinikmati oleh sektor domestik.
Tantangan Komunikasi dan Euforia Publik
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menekankan bahwa momentum penyiaran ini seharusnya tidak sekadar menjadi agenda pemenuhan program layar kaca, melainkan pemicu perputaran ekonomi kreatif dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Piala Dunia bukan sekadar siaran olahraga. Ini adalah momentum nasional yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat, industri kreatif, UMKM, hingga ruang-ruang kebersamaan masyarakat," ujar Novita dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan, keterlibatan publik yang masif belum sepenuhnya terbangun jika dibandingkan dengan pola agresivitas pemasaran yang
Menutut Novita, indikasi belum optimalnya strategi komunikasi terlihat dari masih adanya ruang kebingungan di masyarakat mengenai linimasa program pendukung serta mekanisme akses siaran digital, khususnya pada wilayah-wilayah pelosok.
"Kalau masyarakat masih banyak yang bertanya Piala Dunia tayang di mana, bagaimana cara mengakses TVRI digital, atau kapan program pendukung dimulai, berarti ada ruang komunikasi yang harus diperkuat," kata politisi asal Daerah Pemilihan VII Jawa Timur tersebut.
Lonjakan Volume Siaran dan Pemerataan Akses
Secara teknis, volume penayangan pada edisi kali ini mengalami lonjakan signifikan sebesar 62,5 persen.
TVRI dijadwalkan memproduksi siaran langsung untuk seluruh 104 pertandingan, meningkat drastis dari total 64 pertandingan pada turnamen tahun 2022 lalu.
Selain peningkatan kuantitas tayangan, badan penyiaran pelat merah ini juga mengemban mandat konstitusional untuk menyediakan akses tontonan cuma-cuma tanpa enkripsi (free-to-air) bagi pemirsa di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Meski kesiapan infrastruktur, pusat media, logistik platform digital, hingga jajaran komentator serta pemandu acara telah dikonsolidasikan oleh manajemen TVRI, parlemen mengingatkan bahwa parameter keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari aspek distribusi visual.
"Jangan sampai hak siar sudah dimiliki negara, tetapi multiplier effect ekonominya tidak maksimal dirasakan masyarakat. Momentum ini harus menjadi pesta rakyat, bukan hanya agenda siaran televisi," tegas Novita.
Pengawasan Infrastruktur Digital
Di samping urgensi promosi, Komisi VII DPR RI juga menyoroti keandalan transmisi digital di tingkat daerah.
Proses migrasi TV analog ke digital yang belum sepenuhnya merata di beberapa wilayah dinilai masih menjadi barikade teknis bagi masyarakat untuk menemukan kanal utama TVRI.
Menutup pandangannya, Novita menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif akan diperketat demi memastikan integrasi kualitas siaran dan kemudahan akses berjalan beriringan. Langkah ini diperlukan mengingat signifikansi sejarah kembalinya hak siar turnamen akbar ini ke tangan penyiaran publik setelah absen selama beberapa dekade.
"Kualitas siaran harus baik, akses publik harus mudah, dan atmosfer kebanggaan nasional harus benar-benar terasa," pungkasnya.
