Penulis: Alfin

---

TVRINews, Jakarta

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) menghadirkan inovasi sistem pelaporan dan monitoring terpadu bernama SIMPONI MBG SIPD. Sistem ini dirancang untuk mendukung keberhasilan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menjadi penggagas sistem ini. Ia menjelaskan bahwa SIMPONI MBG SIPD merupakan sistem pelaporan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini memungkinkan monitoring dan evaluasi program MBG dilakukan secara efisien dan akuntabel di seluruh Indonesia.

“Untuk mensukseskan program MBG diperlukan suatu sistem yang terintegrasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBG di seluruh daerah di Indonesia,” ujar Fatoni, dalam keterangan yang diterima redaksi Sabtu, 6 September 2025.

Melalui sistem ini, setiap daerah dapat langsung melaporkan pelaksanaan program MBG kepada Menteri Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional. Pelaporan yang terpusat ini mendukung pengawasan nasional sekaligus memudahkan proses evaluasi secara lintas sektor.

SIMPONI MBG SIPD juga dirancang untuk mendukung program satu data pelaksanaan MBG. Sistem ini terhubung dengan seluruh siklus tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Beberapa keunggulan sistem ini antara lain integrasi data, penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelaporan elektronik real-time, serta penghapusan sistem serupa yang berjalan sendiri-sendiri di berbagai daerah. Hal ini secara langsung dapat menghemat anggaran negara hingga miliaran rupiah, termasuk pengurangan penggunaan alat tulis kantor, listrik, sistem pendukung, serta efisiensi waktu dan sumber daya manusia.

Fatoni menyebutkan bahwa penerapan SIMPONI MBG SIPD oleh pemerintah daerah sangat penting guna memastikan tujuan program MBG dapat tercapai secara maksimal.

“Dengan SIMPONI MBG SIPD, tantangan dan hambatan pembangunan daerah dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga kinerja pemerintah dapat lebih optimal,” jelasnya.

Bagi pemerintah daerah, manfaat dari sistem ini mencakup peningkatan efisiensi dan transparansi pelaporan, serta penyediaan data real-time untuk evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Sedangkan bagi pemerintah pusat, SIMPONI MBG SIPD menjadi alat penting untuk memperoleh data terintegrasi secara nasional dan mendukung kebijakan berbasis bukti dalam program gizi nasional.

---

Editor: Redaktur TVRINews