TVRINews, Badung
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa terkait dengan penanganan 'Water Management' pada level nasional turut mempengaruhi sistem politik bagi pemerintahan.
Ia turut menegaskan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh cara setiap pemerintahan dalam menejemen air tersebut berbeda bagi negara-negara lain dimana sistem pemerintahan yang diterapkan juga berbeda.
Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita memang kalau bicara tentang kerjasama antar negara dan kerjasama penanganan water manajemen pada national level ini akan mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan yang ada di negara masing-masing dan tidak sama satu sama lain," ucap Mendagri Tito saat memberikan keterangan pers di sela World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali, Rabu 22 Mei 2024.
Baca Juga: Indonesia Dukung Terbentuknya Global Water Fund di World Water Forum ke-10
"Termasuk kewenangan masalah air ada yang central government ada yang local government nah ini membuatnya menjadi lebih dinamis," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Ia menekankan bahwa Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tentang air terus berupaya dalam mengatasinya dengan membagi tugas bersama di tingkat nasional dengan sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintahan lokal.
"Tadi saya sampaikan bahwa Air ini enggak kenal sistem itu yang penting dia di treat mau jadi kawan atau mau jadi lawan gitu ya jadi friends or enemy, nah kita berusaha menjadikannya friend maka kita perlu membagi tugas di national level. Pemerintah pusat apa ngambil pelajaran kita bagi tugas di tingkat pemerintah pusat apa yang dikerjakan misalnya membuat target-target nasional, regulasi tingkat nasional undang-undang kemudian juga keuangan dukungan keuangan dari pusat membangun misalnya bendungan-bendungan besar seperti yang sudah dikerjakan dalam pemerintahan bapak Jokowi melalui menteri pekerjaan umum," ungkapnya.
Lebih jauh, dalam forum juga ia menegaskan bahas Pemerintah Indonesia telah menyampaikan pandangan terkait pengelolaan Air pada forum internasional agar menjadi pertimbangan atau acuan dalam membuat 'Joint Declaration' bagi negara-negara di seluruh dunia dalam upaya mengatasi sejumlah permasalahan terkait dengan Air.
"Sehingga guidance yang disampaikan beberapa poin ya Mulai dari masalah pendidikan kemudian masalah perencanaan, budgeting, planning and budgetingnya isu-isu apa dalam water ini yang harus ditangani seperti save drinking water yang harus menjadi bagian dari human rights kemudian juga bagaimana menangani masalah water agar tidak menjadi enemy seperti flood, banjir, kemarau, kekeringan dan lain-lain," ucap Mendagri.
Baca Juga: WWF ke-10 Hasilkan Kesepakatan Pendanaan Proyek Infrastruktur Air di IKN dan Banten
Mendagri juga berharap bahwa masukan serta pengalaman Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan air dapat menjadi pertimbangan bagi negara-negara lain.
"kita harapkan masukkan masukkan kita bisa menjadi pertimbangan dalam rangka nanti membuat joint declaration," pungkasnya.
