Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin/Tangkapan Layar YouTube TVR Parlemen
Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah akan merapikan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengacu pada data tunggal milik Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu, 15 April 2026. Rapat tersebut membahas pembenahan tata kelola JKN, termasuk ketepatan sasaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan integrasi data antar lembaga.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto memang menginginkan agar data ini dirapikan. Dan kita di pemerintahan sudah sepakat bahwa datanya akan bersumber dari BPS, semuanya akan berbasis BPS," ujar Budi, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Rabu, 15 April 2026.
Budi menjelaskan, dari total 289,06 juta penduduk Indonesia, lebih dari 50 persen atau sekitar 159,1 juta peserta JKN saat ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik melalui skema PBI maupun dukungan pemerintah daerah.
Namun, dari hasil integrasi data yang dilakukan, ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi. Bahkan, sejumlah masyarakat yang tergolong mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran.
"Masih ada yang dari kelompok desil atas atau kelompok mampu yang ikut dibayarkan. Ini yang akan kita rapikan agar lebih adil," jelasnya.
Ia merinci, dalam data yang ada, terdapat puluhan juta peserta yang dinilai belum tepat sasaran, termasuk pada segmen PBI, PBPU pemerintah daerah, hingga peserta kelas 3 yang disubsidi.
Untuk itu, pemerintah akan melakukan realokasi subsidi dari kelompok masyarakat mampu ke kelompok yang lebih berhak, khususnya masyarakat pada desil 1 hingga 5 atau kelompok berpenghasilan rendah.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengintegrasikan sistem data antar kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPS, Dukcapil, hingga BPJS Kesehatan agar terhubung secara digital.
Dengan integrasi tersebut, diharapkan tidak lagi terjadi duplikasi data dan penyaluran subsidi bisa lebih akurat.
"Dengan adanya single database ini, kita ingin memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.
Editor: Redaktur TVRINews